PDIP Tegaskan Tidak Bergabung dengan Kabinet Prabowo, Andreas Hugo: Kami Partai Penyeimbang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira menegaskan partainya merupakan partai penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Partai berlambang banteng itu memastikan tidak bergabung dalam kabinet. Namun, PDIP tetap siap memberi dukungan terhadap program-program strategis pemerintah.

Baca juga: Pakar Nilai Amnesti Hasto Tak Buat PDIP Gabung Koalisi: Tetap Jaga Jarak, Bak Teman, tapi Mesra

Kabinet Prabowo Subianto, yang dikenal sebagai Kabinet Merah Putih, adalah pemerintahan Indonesia periode 2024–2029 yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kabinet ini mencerminkan semangat persatuan nasional dan terdiri dari berbagai tokoh profesional serta perwakilan partai politik dari koalisi pendukung.

“Secara tegas dan jelas, Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri sudah menyampaikan bahwa PDI Perjuangan adalah partai penyeimbang,” kata Hugo kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).

Penyeimbang adalah pihak atau kelompok yang tidak berada dalam pemerintahan (kabinet), tetapi juga tidak mengambil posisi oposisi penuh.

Mereka berperan sebagai pengontrol eksternal yang memberikan kritik konstruktif, masukan strategis, dan dukungan selektif terhadap kebijakan pemerintah.

Ia menegaskan bahwa bergabungnya partai dalam pemerintahan merupakan hak prerogatif presiden. PDIP memilih berada di luar kabinet, namun tetap akan memberikan dukungan secara objektif.

PDIP merupakan sebuah partai politik besar di Indonesia yang berideologi nasionalisme, demokrasi sosial, dan Pancasila. PDIP dikenal sebagai partai yang memiliki akar kuat dalam ajaran dan semangat Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia.

“Yang pertama harus saya katakan bahwa soal bergabung dengan pemerintahan itu adalah hak prerogatif presiden dan kita harus menghormati hak prerogatif presiden,” ucap pria lulusan S3 Universitas Giessen, Jerman itu.

“Yang kedua, yang berkaitan dengan posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang, bahwa di luar pemerintahan pun kita bisa memberikan dukungan. Jadi bergabung tidak harus ada di dalam pemerintahan,” lanjutnya.

Baca juga: Pengamat Duga Ada Barter Politik Antara Prabowo dan PDIP di Balik Amnesti Hasto Kristiyanto

Menurutnya, dukungan yang diberikan bersifat substantif dan kualitatif, termasuk kritik konstruktif jika diperlukan. Ia menyebut Presiden Prabowo juga memerlukan masukan dari luar pemerintahan.

“Mengkritisi hal-hal yang kemudian perlu menjadi kritik terhadap pemerintah dan itu saya kira hal yang juga dihendaki oleh presiden. Bahwa presiden juga membutuhkan second opinion dari luar pemerintahan,” ujarnya.

Hugo menyebut posisi PDIP juga merepresentasikan suara publik yang mungkin tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.

“Pasti tidak semua publik juga menghendaki atau mempunyai pandangan-pandangan yang selalu sama dengan pemerintahan,” pungkasnya.