Politisi PDIP Said Abdullah Singgung Gaya Koboi Menkeu Saat Rapat Bahas APBN 2026 di DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, menyinggung gaya ala koboi dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Hal itu terjadi dalam rapat paripurna ke-5 masa persidangan I tahun sidang 2025-2026, pada Selasa (23/9/2025).

Di politik istilah 'gaya koboi" dimaksudkan sebagai gaya komunikasi atau tindakan seorang politisi yang spontan, blak-blakan, dan berani, tetapi berisiko menimbulkan kontroversi.

Awalnya, Said Abdullah mengatakan Banggar DPR RI mendukung langkah pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional lebih tinggi dalam jangka menengah.

Pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 7–8 persen, dengan capaian 5,4 persen tahun ini dianggap sebagai fondasi penting.

“Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berkisar 7 sampai 8 persen dalam jangka menengah. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi 5,4 persen di atas sebagai fondasi penting bagi pemerintah,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Banggar DPR juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah agar tidak menimbulkan gejolak pada sektor riil maupun moneter. 

Said menyebut stabilitas keduanya akan menentukan arah kebijakan ekonomi nasional.

“Banggar DPR bersama pemerintah sepakat inflasi dan kurs rupiah harus dijaga agar stabil. Sebab keduanya bisa memicu gejolak harga pada sektor riil, menimbulkan goncangan pada sisi moneter serta memicu letupan krisis lainnya,” ucap politisi PDIP ini.

Untuk mewujudkan hal itu, ia menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan. 

"Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Bank Indonesia harus selalu seirama mampu merealisasikan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang gesit, kreatif, dan sekaligus konsolidatif,” katanya.

Meski begitu, Said mengakui mencari kebutuhan pendanaan di pasar keuangan tidaklah mudah. 

Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan likuiditas perbankan tetap tersalurkan ke sektor riil.

“Banggar DPR bersama pemerintah menyadari tidak mudah mencari kebutuhan pendanaan di pasar keuangan. Sebab pada saat yang sama kita perlu menjaga likuiditas perbankan tersalurkan ke sektor riil,” ucapnya.