Ray Rangkuti Prediksi Hasto Tak Akan Jadi Anggota Kabinet Prabowo Usai Bebas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, menilai peluang mantan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, untuk masuk dalam kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sangat kecil, menyusul absennya nama Hasto dalam struktur kepengurusan DPP PDIP periode 2025–2030.

"Jika masuk struktur kepengurusan PDIP saja tidak, apalagi masuk anggota kabinet Pak Prabowo," kata Ray Rangkuti kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).

Menurut Ray Rangkuti, absennya Hasto dari struktur partai menjadi sinyal kuat bahwa elite PDIP belum melihat urgensi menempatkannya di posisi strategis, baik di internal partai maupun di pemerintahan.

"Saya bisa menyebut 90 persen Hasto tidak akan didapuk menjadi anggota kabinet Pak Prabowo. Dan lebih umumnya, PDIP tidak akan masuk kabinet Pak Prabowo," ujarnya.

Dia berpendapat, langkah partai yang tidak langsung menempatkan Hasto di jabatan strategis merupakan keputusan yang bersifat taktis.

"Sangat tidak strategis bagi PDIP dan Prabowo jika Hasto langsung mendapatkan posisi jabatan di struktur kepengurusan PDIP. Tak akan dilakukan, setidaknya sampai 2025 ini," ucap Ray.

Baca juga: Istana: Kasus Hasto dan Tom Lembong Nuansanya Lebih Banyak Politik

Meski demikian, Ray membuka kemungkinan perubahan arah politik menjelang Pemilu 2029 yang membuat Hasto bisa saja masuk dalam struktural DPP PDIP.

"Tetapi, tidak menutup kemungkinan pada tahun- tahun berikutnya akan dilakukan. Khususnya menjelang Pileg maupun Pilpres 2029 yang akan datang," ucapnya.

Hasto sebelumnya ditahan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap terhadap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Wahyu Setiawan. 

Namun, pada Jumat (1/8/2025) malam, ia dibebaskan usai menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah spekulasi pun beredar bahwa PDIP akan masuk dalam Pemerintahan Presiden Prabowo sebagai tukar guling amnesti.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan belum ada pembicaraan mengenai jatah kursi menteri untuk PDIP dalam kabinet.

"Belum ada pembicaraan di sana," kata Prasetyo, saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Baca juga: PDIP Pilih Jadi Partai Penyeimbang Pemerintah, Sekjen Demokrat: Sudah Benar

Prasetyo menyambut positif pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kadernya mendukung Pemerintahan Prabowo.

Politikus Partai Gerindra ini menyebut, mendukung pemerintahan tak selalu bergabung dalam kabinet.

"Mendukung kan tidak selalu harus bergabung ke dalam pemerintah," ujar Prasetyo.

Dia menambahkan, peran pengawasan juga menjadi bagian penting dalam sistem pemerintahan demokratis.

"Memang pemerintah juga butuh cek and balance, butuh masukan. Enggak ada masalah," ucapnya.