Senator Angelo: Persoalan Beras Oplosan Jadi Perhatian Anggota DPD RI Saat Reses  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Angelius Wake Kako menyoroti persoalan beras oplosan yang masih beredar di masyarakat.

Menurut Angelo sapaan akrabnya, persoalan beras oplosan itu merupakan sebuah fakta yang terjadi di lapangan. 

“Ini sangat merugikan masyarakat,” tegas Angelo seusai Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Baca juga: Soal Kasus Beras Oplosan, Mentan Andi Amran Minta Produsen Sadar

Menurut Angelo, DPD RI menemukan di daerah bahwa ada beras yang tidak sesuai ukurannya seperti tertulis dalam kemasan. 

Misalnya, beras yang tertulis dalam kemasan seberat 50 Kg, tetapi kenyataan isinya hanya 49 Kg, 48 Kg bahkan 47 Kg.

Lebih lanjut, Angelo juga menyoroti soal beras yang dijual tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Menurut Angeloa, beras yang dijual tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi terjadi di beberapa zona termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Di NTT, kata Angelo, termasuk dalam zona 2 dengan harga eceran tertinggi untuk beras beras Medium seharga Rp13.100 per Kg.

Namun, di lapangan dijual dengan harga Rp14.000 bahkan mencapai Rp17.000 pers Kg.

“Hal ini perlu mendapat perhatian,” ujar Senator dari Provinsi NTT ini.

Berikut ini rincian harga berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024.

Baca juga: Ratusan Merek Beras Oplosan Beredar, Komisi IV DPR Minta Pemerintah Tegas

Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi), harga beras Premium Rp 14.900 per Kg dan beras Medium  Rp 12.500 per Kg

Zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan), harga beras Premium Rp 15.400 per kg dan Beras Medium Rp 13.100 per Kg.

Zona 3 (Maluku dan Papua) terdiri dari Beras Premium Rp 15.800 per kg
dan Beras Medium Rp 13.500 per Kg.

Pada kesempatan itu, Angelo mengapresiasi kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaeman yang memiliki keberanian dan berpihak kepada kepada masyarakat.

“Pak Mentan (Andi Amran Sulaeman, red) berani dan memiliki keberpihakan yang jelas kepada konsumen dalam hal ini masyarakat,” ujar Angelo.

Angelo mengingatkan jangan sampai semangat yang dibuat oleh Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada akan surut atau mati akibat kasus beras oplosan oleh okunm tidak bertanggung jawab.

Lebih lanjut, Angelo juga menuturkan bahwa saat ini kita dalam kondisi swasdaya beras, tetapi harga beras malah naik. 

Baca juga: Pimpinan Komisi III DPR Desak Polisi dan Kejagung Usut Tuntas Aktor di Balik Beras Oplosan

“Itu kontradiktif. Beras itu untuk rakyat, harganya harus terjangkau dan kualitasnya harus terjamin,” tegas Angelo yang juga mantan Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia (PP PMKRI) ini. 

Pada kesempatan itu, Angelo menilai harga gabah di tingkat buruh saat ini sudah baik sekitar Rp6.500 per Kg. 

Namun, dia mengingatkan pelaku usaha untuk mengambil keuntungan besar.

Angelo juga menyoroti soal masalah timbangan termasuk masalah kualitas berat yang tidak sesuai kemasan.

Angelo mendukung langkah Kementerian Pertanian bersama aparat penegak hukum (APH) menindak oknum yang melakukan praktik yang merugikan masyarakat.

Angelo meminta Anggota Komite II DPD RI dalam kunjungannya di daerah pemilihan pada masa reses untuk mengecek dan memastikan beras yang beredar sesuai standar kualitas dan berat seperti tertulis dalam kemasan.

“Kalau beras premium, ya harus premium,” ujar Angelo.

Angelo pun mengapresiasi pemerintah karena ketersediaan beras atau produksi beras dalam negeri saat ini dalam kondisi aman terkendali.

Senator Angelo selama ini dikenal memberikan kritik yang sifatnya membangun kemajuan bangsa dan negara.

Baca juga: Sidak Beras Oplosan di Pasar, Pedagang Ketahuan Curangi Timbangan Beras

Politisi muda asal Ende ini telah menjabat anggota DPD RI sejak 2019.

Gelar magister dia peroleh dari Kajian Ketahanan Nasional – Universitas Indonesia dan pernah menjabat Ketua Presidium PP PMKRI (2016–2018).

Kini dia menjabat sebagai Wakil Ketua Komite II DPD RI, yang membidangi urusan sumber daya alam dan ekonomi

Selain menyoroti soal pangan seperti beras, dia juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya lokal untuk mendukung program nasional seperti makan bergizi gratis, serta mendorong kemandirian daerah dalam pembangunan.

Persoalan beras oplosan akhir-akhir ini mengemuka setelah Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan 26 merek  diduga mengoplos beras. Kasus ini sedang diusut polisi.