Anggota DPR Minta Kementerian Pariwisata Jadi Leading Sector Pengelola Kawasan Geopark

Keempat, harus ada perbaikan visibilitas, yakni dengan pembangunan gerbang, monumen, dan panel interpretasi. 

Adapun UNESCO akan melakukan penilaian pada 21-25 Juli 2025, dengan tim penilai dari Portugal dan Korea Selatan. 

Kemenpar menghadirkan penerjemah untuk memastikan proses penilaian tersebut berjalan baik.

Hasil revalidasi Toba Caldera Unesco Global Geopark akan diajukan dan direkomendasikan ke UNESCO pada Sidang UNESCO Global Geopark September 2025 di Chile, dan UNESCO akan memutuskan hasilnya dalam sidang di pertengahan tahun 2026.

Bane juga mengapresiasi Kementerian Pariwisata yang memberikan jaminan Toba Caldera Global Geopark akan kembali mendapat green card dari UNESCO. 

Menurut Bane, Kemenpar merespons dengan baik rekomendasi UNESCO terkait perbaikan tata kelola Geopark Kaldera Toba.

“Mengapresiasi kerja Menteri Pariwisata yang lebih sigap merespons, dan segera bekerja sejak isu pencabutan status Geopark Kaldera Toba mencuat,” kata Bane.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (9/7/2025), Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardana menyatakan kalau pihaknya sudah menjalankan rekomendasi UNESCO agar Geopark Kaldera Toba kembali mendapat green card (kartu hijau).

Pada 30 Juni 2025, kata Menpar Widi, telah dilakukan uji coba jalur yang akan dilalui para asesor dari UNESCO, yang didampingi badan pengelola, Dinas Pariwisata, dan tim asesor tahun 2023 untuk memastikan upaya yang dilakukan sudah tepat sesuai rekomendasi UNESCO.

“Semua rekomendasi sudah ditindaklanjuti oleh pemprov, pengelola, dan kementerian/lembaga yang melekat. Kami juga berharap hasil asesmen akan merepresentasikan upaya Indonesia dengan positif. Kami yakin green card akan kami capai,” ungkap Menpar Widi.