Senin, 29 September 2025

Anggota DPR Minta Kementerian Pariwisata Jadi Leading Sector Pengelola Kawasan Geopark

Anggota DPR Komisi VII Bane mengingatkan, jangan sampai ada geopark lain di Indonesia yang mendapat yellow card dari UNESCO. 

Tribunnews/HO
KOMISI VII DPR - Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu saat Rapat Dengar Pendapat di Kompleks Parlemen, Jakarta. Anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengusulkan agar Kementerian Pariwisata menjadi leading sektor pengelolaan geopark di Indonesia, yang saat ini berada di bawah Kementerian ESDM. 

Anggota DPR Minta Kemenpar Jadi Leading Sector Pengelola Kawasan Geopark

Nicolas Manafe/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu mengusulkan agar Kementerian Pariwisata menjadi leading sektor pengelolaan geopark di Indonesia, yang saat ini berada di bawah Kementerian ESDM. 

Pertimbangan lainnya, kata Bane, Kementerian Pariwisata lebih tepat menjadi leading sector pengelolaan kawasan geopark karena kesesuaian tugas dan fungsi. 

Namun, pengelolaan geopark harus mengutamakan untuk edu-wisata dan riset.

Bane mengingatkan, jangan sampai ada geopark lain di Indonesia yang mendapat yellow card dari UNESCO

Termasuk Geopark Belitung yang terdengar akan mendapat penilaian dari UNESCO dalam waktu dekat.

Terlebih, jika Kemenpar berhasil menjadi motor yang mengembalikan status Geopark Kaldera Toba dari “yellow card” menjadi “green card”.

“Saya merasa perlu menyatakan, dan berharap Kementerian Pariwisata menjadi leading sector pengelolaan kawasan geopark,” ujar Bane, Kamis (10/7/2025). 

Bane juga mengingatkan, jangan sampai ada geopark lain di Indonesia yang mendapat yellow card dari UNESCO

Termasuk Geopark Belitung yang terdengar akan mendapat penilaian dari UNESCO dalam waktu dekat.

“Saya merasa perlu menyatakan, dan berharap Kementerian Pariwisata menjadi leading sector pengelolaan kawasan geopark,” kata Bane.

Ada empat rekomendasi perbaikan yang disampaikan UNESCO, yakni pertama, badan pengelola harus meningkatkan kegiatan edukasi berbasis riset. 

Kedua, harus segera dilakukan revitalisasi dan optimalisasi badan pengelola. 

Ketiga, harus dilaksanakan pembelajaran manajemen agar badan pengelola bisa memahami dan melaksanakan prinsip UNESCO GLOBAL Geopark (UGGp). 

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan