PDIP Minta Penulisan Ulang Sejarah RI Dihentikan, Kemenbud Tak Gentar: Perlu Ditulis!

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) menegaskan bahwa proyek penulisan ulang sejarah Republik Indonesia tetap penting dilakukan, meski mendapat penolakan dari Fraksi PDIP di DPR RI.

Langkah ini dinilai krusial untuk mendokumentasikan berbagai temuan ilmiah terbaru yang selama ini belum tercakup dalam narasi sejarah resmi bangsa.

Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kemenbud, Restu Gunawan, mengatakan bahwa Indonesia sudah terlalu lama tidak memperbarui narasi sejarahnya secara menyeluruh.

Ia menyebut sejumlah penemuan di bidang arkeologi dan sejarah seharusnya menjadi bahan penting dalam membentuk pemahaman publik yang lebih utuh dan berbasis bukti ilmiah.

“Sejak Indonesia dalam arus sejarah itu, kita kan enggak menulis ya. Saya kira sudah waktunya karena temuan-temuan baru baik di bidang arkeologi, sejarah, temuan kan sudah banyak nih. Jadi ini kan perlu kita tulis,” ujar Restu di Bentara Budaya Jakarta, Senin (30/6/2025).

Baca juga:  Menhub Absen Lagi saat Bahas Nasib Ojol, DPR: Rakyat Kecil Seperti Tak Didengar

Anak buah Menteri Fadli Zon itu menambahkan, penulisan ulang sejarah ini bukan untuk menghapus masa lalu, melainkan untuk menghadirkan perspektif baru tentang kehebatan masa lalu Indonesia secara Indonesiasentris.

Ia berharap hasilnya dapat menjadi karya bermutu dari para sejarawan dan arkeolog yang terlibat.

“Mudah-mudahan nanti bisa selesai sesuai jadwal dan bisa menghasilkan karya-karya yang bagus dari para penulis, para sejarawan, para arkeolog,” kata dia.

Sebelumnya, desakan agar proyek penulisan ulang sejarah RI ini dihentikan datang dari Fraksi PDI Perjuangan di DPR.

Mereka menyatakan penulisan ulang sejarah telah menimbulkan kegaduhan publik dan memicu kekhawatiran dari kalangan akademik maupun masyarakat luas.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, menyebut proyek ini telah melukai banyak pihak dan seharusnya segera dihentikan sebelum menimbulkan dampak sosial-politik yang lebih besar.

“Kami meminta dengan tegas agar proyek penulisan ini dihentikan, karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak pihak,” ujar Esti dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).

Baca juga: Koalisi Sipil Serahkan 2.000 Lembar Bukti Pelanggaran HAM, Kritik Fadli Zon Soal Tragedi 98

Penolakan tersebut juga dipicu oleh pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tragedi pemerkosaan massal 1998 sebagai ‘rumor’, yang dinilai memperkeruh situasi dan memperbesar alasan untuk menghentikan proyek sejarah yang ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2025 itu.

Menurut Esti, banyak sejarawan yang justru memilih mundur dari tim penulis sebagai bentuk protes. Hal itu dinilainya mencerminkan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan proyek.

“Termasuk banyaknya sejarawan yang memilih mundur dari tim penulisan. Itu menunjukkan adanya persoalan serius dalam proses ini,” katanya.