Siapa Paulus Tannos? Bongkar Profil dan Jejak Buronan Kasus e-KTP

Upaya pengejaran terhadap Paulus Tannos akhirnya membuahkan hasil pada 17 Januari 2025, saat ia berhasil ditangkap oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura.

CPIB adalah lembaga antikorupsi resmi yang memiliki wewenang menangani kasus korupsi di Negeri Singa.

Namun, tak lama setelah penangkapan, Tannos mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke pengadilan. Ia juga disebut mencoba mencari celah hukum agar bisa menghindari ekstradisi ke Indonesia.

Pengadilan Singapura Menolak: Ekstradisi Segera Berjalan

Pada Selasa, 17 Juni 2025, pengadilan Singapura resmi menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Tannos.

Penolakan ini disampaikan langsung oleh Attorney-General’s Chambers (AGC) Singapura kepada Pemerintah Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Agtas, menyebut keputusan itu sebagai bentuk nyata komitmen Singapura terhadap kerja sama hukum dengan Indonesia.

“Informasi dari otoritas resmi Singapura ini mempercepat proses pengadilan dan ekstradisi Paulus Tannos. Ini langkah awal yang penting dalam penegakan hukum lintas negara,” ujar Supratman.

Baca juga: DPR Kecam Buron Kasus e-KTP Paulus Tannos Ogah Balik ke Indonesia: Ini Pelecehan Kedaulatan Hukum

KPK: Ini Momentum Penting dalam Perang Melawan Korupsi

KPK menyambut baik keputusan pengadilan tersebut.

“KPK berharap proses ekstradisi DPO PT berjalan lancar dan menjadi preseden baik kerja sama kedua pihak, Indonesia-Singapura, dalam pemberantasan korupsi,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Ia juga memastikan bahwa KPK telah berkoordinasi intens dengan Kementerian Hukum dan KBRI Singapuraguna melengkapi dokumen ekstradisi yang dibutuhkan.

Sidang Ekstradisi Digelar Akhir Juni 2025

Menurut penjelasan dari pemerintah, pelaksanaan committal hearing atau sidang ekstradisi terhadap Paulus Tannos akan digelar pada 23–25 Juni 2025.

Sidang ini akan menentukan apakah Tannos bisa dipulangkan ke Indonesia sesuai perjanjian ekstradisi yang telah disepakati oleh kedua negara.

Dirjen AHU Kemenkumham, Widodo, mengatakan bahwa pemerintah telah mengajukan permohonan ekstradisi pada 20 Februari 2025, dan mengirimkan tambahan dokumen pada 23 April 2025 melalui jalur diplomatik.

“Kita tidak bisa mengintervensi hukum Singapura, tapi kita terus memberikan dukungan terhadap kelancaran proses ekstradisi ini,” ujarnya.

Baca juga: Buronan KPK Paulus Tannos Ogah Balik ke RI secara Sukarela, Minta Penangguhan Penahanan ke Singapura

Ujian Komitmen dan Penantian Publik

Kasus ekstradisi Paulus Tannos menjadi ujian konkret komitmen dua negara dalam pemberantasan korupsi lintas batas.

Ini juga merupakan ekstradisi pertama yang berjalan setelah perjanjian ekstradisi Indonesia–Singapura secara resmi ditandatangani.

Di tengah kemajuan ini, masyarakat Indonesia menanti hasil akhir dari proses hukum ini.

Akankah Paulus Tannos akhirnya kembali ke Tanah Air, dan menjalani proses hukum sesuai perbuatannya?