Dekat dengan Opung Luhut, Gus Rozi Komisaris PT Gag Disebut Punya Relasi dengan Lingkaran Jokowi

TRIBUNNEWS.com - Tidak dicabutnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, diduga terkait konflik kepentingan.

Hal ini disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Melky Nahar, dalam tayangan Overview Tribunnews, Rabu (11/6/2025).

Konflik kepentingan di PT Gag Nikel, kata Melky, bisa dilihat dari siapa saja yang mengisi kursi Komisaris.

Tiga dari empat Komisaris PT Gag Nikel dibahas oleh Melky, yaitu Lana Saria, Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Rozi, dan Brigjen TNI (Purn) Saptono Adji.

"Saya kira kalau kita bicara konflik kepentingan, terutama konteks PT Gag Nikel di Pulau Gag, itu memang sangat terang-benderang," ujar Melky.

"Kita bisa cek, siapa saja yang menduduki posisi sebagai komisaris di PT Gag Nikel," imbuh dia.

Baca juga: Rekam Jejak 4 Komisaris PT Gag Nikel: Anak Buah Bahlil, Pensiunan Perwira TNI, hingga Ketua PBNU

Melky melanjutkan, Gus Rozi yang menduduki jabatan Komisaris PT Gag Nikel adalah petinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Dari rekam jejaknya, ungkap Melky, Gus Rozi adalah pendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Melky juga menyebut Gus Rozi memiliki relasi yang kuat dengan orang-orang di lingkaran Jokowi, termasuk Luhut Binsar Pandjaitan.

"Ada nama Ahmad Fahrur Rozi. Kalau kita cek rekam jejaknya, beliau ini dulu pendukung Jokowi-Maruf Amin di Pilpres 2019."

"Kami coba cek, dia juga pendukung Erick Thohir sebagai capres 2024, kemudian menyatakan dukungan terhadap hasil Pilpres 2024 (Prabowo-Gibran) kemarin," jelas Melky.

"Ia juga mempunyai relasi kuat dengan tokoh lingkar dalam Jokowi, kemudian Opung Luhut, kemudian Suadara Balil Lahadalia sendiri," urainya.

Kontroversi Lana Saria

Dalam kesempatan yang sama, Melky Nahar juga menyoroti Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam (SDA) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Lana Saria, yang merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Gag Nikel.

Ia mengungkapkan, Lana pernah tiga kali diperiksa dalam kasus korupsi yang berbeda selama kurun waktu 2023-2024.

"Lana Saria sendiri bukan tidak punya kontroversi. Ia pernah diperiksa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada 2023, dalam kasus dugaan korupsi tunjangan kerja di Kementerian ESDM."

"Dia juga pernah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi di Sumatra Selatan tahun 2024 lalu, dalam kasus dugaan korupsi pertambangan di Sumsel."

"Lalu, menjadi saksi dalam kasus korupsi nikel di blok Mandeodo di Konawe Utara, tahun 2024," tutur Melky.

Merujuk dari rekam jejak Lana itu, Melky menduga kuat perempuan tersebut kerap meloloskan kebijakan pertambangan yang berujung polemik.

"Ia diduga sering meloloskan berbagai kebijakan mineral dan batubara yang menuai polemik publik," katanya.

Sosok selanjutnya yang disorot Melky adalah pensiunan perwira TNI, Saptono Adji.

Baca juga: 4 Alasan IUP PT Gag Nikel di Raja Ampat Tak Dicabut: Aset Negara hingga Diklaim Jauh dari Geopark

Ia mengatakan, keberadaan Gus Rozi, Lana, dan Saptono di kursi komisaris PT Gag Nikel, semakin menguatkan dugaan adanya konflik kepentingan dalam aktivitas tambang di Raja Ampat.

"Ada Brigjen Purn Saptono Adji. Jadi, keberadaan orang-orang ini menguatkan dugaan awal, bahwa pembiaran terhadap PT Gag NIkel ini memang karena terjadi konflik kepentingan yang besar," pungkasnya.

Alasan IUP PT Gag Nikel Tak Dicabut

Diketahui, PT Gag Nikel menjadi satu-satunya dari total lima perusahaan, yang Izin Usaha Pertambangan (IUP)-nya tak dicabut.

Empat perusahaan yang IUP-nya dicabut adalah PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM), PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP), dan PT Nurham.

Terkait hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membeberkan alasannya.

Bahlil mengatakan, PT Gag Nikel yang merupakan anak perusahaan pT Aneka Tambang (Antam) Tbk, adalah aset negara.

Alasan itulah yang membuat pemerintah masih "mempertahankan" PT Gag Nikel beroperasi di Raja Ampat.

"Karena itu juga adalah bagian dari aset negara," kata Bahlil, Selasa (10/6/2025).

Ia memastikan pihaknya akan mengawasi PT Gag Nikel sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"(Sesuai) arahan Bapak Presiden, kita harus awasi betul lingkungannya," imbuh Bahlil.

Selain aset negara, PT Gag Nikel juga dianggap telah memenuhi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

"Dia (PT Gag Nikel) melakukan sebuah proses penambangan yang menurut dari hasil evaluasi tim kami itu bagus. Alhamdulillah sesuai dengan AMDAL," jelas Bahlil.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Taufik Ismail)