Pendidikan GOTAG
Melky Nahar
Berita
-
PT IWIP yang Disebut JATAM di Bawah Kendali China Ternyata PSN Era Jokowi, Tampung Nikel Raja Ampat
JATAM mengungkapkan, PT IWIP di Halmahera Utara menampung nikel produksi Raja Ampat dari PT Gag. Ia menyebut PT IWIP berada di bawah kendali China.
-
Perusahaan China Jadi Pemilik Saham Terbesar Weda Bay Nickel yang Tampung Nikel Raja Ampat PT Gag
Ternyata, pemilik saham terbesar Weda Bay Nickel, perusahaan yang menampung nikel Raja Ampat dari PT Gag, adalah perusahaan China, Tsingshan.
-
Singgung Kendali China, JATAM Ungkap PT Gag Nikel di Raja Ampat Kirim Produksinya ke PT IWIP
JATAM mengungkapkan nikel produksi PT Gag Nikel dikirim ke PT IWIP di Halmahera. PT IWIP disebutnya berada di bawah kendali China.
-
Dekat dengan Opung Luhut, Gus Rozi Komisaris PT Gag Disebut Punya Relasi dengan Lingkaran Jokowi
JATAM mengungkapkan Gus Rozi, Komisaris PT Gag Nikel, punya relasi kuat dengan orang lingkar dalam Jokowi.
-
3 Kali Diperiksa Terkait Korupsi, Lana Saria Komisaris PT Gag Nikel juga Disebut Rangkap Jabatan
Komisaris PT Gag Nikel, Lana Saria, pernah diperiksa dalam tiga kasus korupsi berbeda. Ia diketahui merupakan pejabat Kementerian ESDM.
-
Kuat Dugaan Konflik Kepentingan di PT Gag Nikel, JATAM: Kita Bisa Tahu Siapa yang Terima Manfaat
Koordinator Nasional JATAM Melky Nahar mengungkap dugaan konflik kepentingan di PT Gag Nikel. Hal ini terlihat dari jajaran komisaris PT Gag Nikel.
-
3 Sosok yang Dinilai JATAM Punya Konflik Kepentingan di PT Gag: Purnawirawan TNI & Pendukung Jokowi
Koordinator Nasional JATAM Melky Nahar membeberkan dugaan konflik kepentingan di PT Gag Nikel, perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat.
-
JATAM Bongkar Rekam Jejak Lana Saria Komisaris PT Gag Nikel, Pernah Diperiksa Korupsi Tambang
Lana Saria turut disorot sebagai Komisaris PT Gag Nikel terkait polemik aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. Dia pernah terseret beberapa kasus
-
JATAM Sayangkan Pemerintah Tak Gunakan UU Pesisir dan Pulau Kecil Jadi Panduan Ekspansi Tambang
Koordinator Nasional JATAM Melky Nahar menyayangkan pemerintah tak gunakan UU Pesisir dan Pulau Kecil menjadi panduan untuk ekspansi tambang.
-
Koalisi Masyarakat Sipil: Tolak Rencana Pemutihan Tunggakan Pengusaha Minerba
Iqbal Damanik juga berpendapat pemerintah harus berani lebih tegas sehingga tidak ada alasan untuk melakukan kebijakan pemutihan.
