Pimpinan DPR dan MPR Buka Suara soal Surat Usulan Pemakzulan Gibran dari Forum Purnawirawan TNI

“Rapat pimpinan MPR untuk memutuskan bagaimana terhadap masukan surat tersebut begitu,” sambungnya.

Akan tetapi, sampai saat ini, belum ada informasi terkait adanya rapim untuk menindaklanjuti surat usulan pemakzulan Gibran.

Bambang Pacul juga belum memastikan apakah surat tersebut sudah sampai ke meja pimpinan MPR atau belum.

Ia hanya menegaskan, jadwal rapim untuk membahas tindak lanjut surat tersebut, menjadi kewenangan Ahmad Muzani selaku Ketua MPR RI. 

“Nah ini rapim-nya belum ada. Nanti yang bisa mengatur rapim sesuai dengan tatib, itu adalah siapa yang memimpin rapat."

"Yang menetapkan agenda rapat dan memimpin rapat itu diserahkan kepada tatib-nya Ketua MPR yang menentukan. Jadi dikau tanyanya ke Pak Muzani,” terangnya.

Baca juga: Isi Surat Pemakzulan Gibran dari Forum Purnawirawan TNI untuk DPR dan MPR, Singgung Kaesang

Sebelumnya, forum purnawirawan TNI mendesak agar proses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat.

Forum tersebut, bahkan sudah menyurati DPR dan MPR. Permintaan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut, tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani.

"Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," demikian bunyi surat tersebut.

Ada empat purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni: 

• Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi.
• Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
• Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto.
• Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

(Tribunnews.com/Deni/Chaerul/Rifqah)