Jabatan Ketua Umum dan Sekjen Partai Politik Diusulkan Dibatasi Hanya Satu Periode, Ini Sebabnya
Wacana pembatasan masa jabatan ketua umum (ketum) dan sekretaris jenderal (sekjen) partai politik (parpol) kembali mencuat.
Harjono menambahkan, hal lain yang sangat perlu dilakukan pembaharuan adalah penegakan hukum. Aparat penegak hukum (APH) baik Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman agar ditingkatkan profesionalisme dalam penegakkan hukum.
Di sisi lain, fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) difokuskan pada pengawasan pada APH Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman agar para APH tersebut juga mendapatkan tindakan hukum apabila melanggar hukum khususnya korupsi.
Baca juga: Soal Rumor Ada Pembahasan Prabowo Hanya Akan Satu Periode, PAN: yang Penting Menang Pilpres Dulu
“Sering kita lihat dalam praktiknya selama ini, pelaksanaan penegakkan hukum tumpang tindih antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Lebih baik KPK difokuskan pada penegak hukum terhadap APH yang melakukan pelanggaran hukum,” tambahnya.
Erick Thohir Jadi Menpora: Komisi X DPR Tunggu Gebrakan Nyata |
![]() |
---|
Jawaban Erick Thohir soal Jabatan Ketua Umum PSSI setelah Dilantik sebagai Menpora |
![]() |
---|
Ketum PSSI Erick Thohir Dikabarkan Jadi Menpora, Dilantik Sore Ini? |
![]() |
---|
Rekam Jejak Erick Thohir, Menteri BUMN 2 Periode dan Ketua Umum PSSI, Hartanya Tembus Rp 2,4 Triliun |
![]() |
---|
Tata Kelola Platform Digital di Indonesia Masih Reaktif dan Belum Proporsional |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.