Amir Uskara Klaim Hanya Rommy yang Tak Setuju Mardiono Terpilih Aklamasi sebagai Ketua Umum PPP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara merespons pernyataan Romahurmuziy atau Rommy, yang tak mengakui Mardiono terpilih sebagai ketua umum partai tersebut secara aklamasi.

Menurut Amir, pemilihan Mardiono sebagai Ketua Umum PPP, memang dilakukan secara sepihak apabila dilihat dari sudut pandang Rommy.

Sebab, Rommy selaku Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad, menurut dia, tidak menyetujui Mardiono kembali terpilih sebagai pimpinan partai tersebut.

Baca juga: Mardiono Terpilih Jadi Ketum PPP, Sindiran Romahurmuziy : Ini Bukan Hasil Muktamar, Tapi Ngamar

Meski demikian, Amir yang menjabat sebagai Pimpinan Sidang Muktamar X PPP itu mengatakan, pelaksanaan pemilihan pimpinan ketua umum sudah dilakukan sesuai aturan yang berlaku dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

Satu di antaranya, aturan bahwa pemilihan ketua umum harus dihadiri langsung oleh peserta muktamar.

"Ya memang sepihak karena dia (Rommy) enggak setuju. Tapi sebenarnya ada orangnya semua di dalam. Ketika saya ketok palu, lengkap (peserta muktamar) di dalam," kata Amir Uskara, kepada wartawan di Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Amir mengatakan, pengesahan Mardiono sebagai ketua umum dilakukan secara cepat lantaran seluruh peserta Muktamar X PPP sudah hadir dan kondisi yang semakin tidak kondusif.

"Nah dari situ saya sudah kunci, karena seluruh peserta Muktamar sudah hadir, kondisi tidak kondusif, bagaimana kalau kita aklamasi untuk pak Mardiono. Karena sudah banyak yang tidak setuju, yaudah saya ketok palu saja," katanya.

Sedangkan di saat yang bersamaan, kata Amir, pihak pendukung calon ketua umum (caketum) Agus Suparmanto masih mempersoalkan aturan AD/ART.

Padahal menurut Amir, aturan yang dipersoalkan tim caketum Agus Suparmanto sudah secara jelas mengatur, bahwa calon ketua umum PPP harus berpengalaman sebagai pengurus harian DPP atau Ketua DPW minimal 5 tahun atau satu periode.

"Ya setelah itu kita sudah tutup, baru dia lanjut. Dan dia masih terkunci di anggaran dasar. Karena anggaran dasar kita sudah mengunci, yang bisa jadi ketua umum itu harus pernah jadi pengurus," jelasnya.

"Hasil Muktamar IX kemarin di Makassar itu menetapkan, bahwa calon ketua umum itu harus pernah menjadi pengurus harian DPP minimal 5 tahun atau satu periode, atau ketua DPW minimal satu periode. Nah di situ ditetapkan di anggaran dasar itu," pungkasnya.

Rommy Bantah Mardiono Jadi Ketum Secara Aklamasi

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy membantah Muhamad Mardiono terpilih sebagai ketua umum atau ketum PPP secara aklamasi.

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Rommy tersebut pada Minggu (28/9/2025).

“Tidak betul Mardiono terpilih, apalagi secara aklamasi,” ungkapnya.