Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Diperiksa Kejagung Hingga 16 Jam di Kasus Korupsi Minyak Mentah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Eks Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, rampung menjalani pemeriksaan di Gedung JAM Pidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (7/5/2025) dini hari. 

Nicke menjalani pemeriksaan sekitar 16 jam di Gedung Bundar tersebut terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) beserta anak usahanya dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk periode 2018–2023.

Usai menjalani pemeriksaan maraton, Nicke tampak enggan memberikan banyak komentar ketika ditemui awak media.

Pantauan Tribunnews.com di lobi Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, sekitar pukul 00.11 WIB, Nicke bergegas menuju mobilnya untuk meninggalkan lokasi.

Mengenakan blazer hitam dan kerudung krem, Nicke hanya menyampaikan bahwa dirinya telah ditanya oleh penyidik terkait kasus tersebut.

"Ditanya ya (soal) kasus ini. Terima kasih ya," ucap Nicke sambil berjalan menuju mobilnya.

Selanjutnya, Nicke meninggalkan Gedung Kejaksaan Agung dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid warna abu-abu metalik, bernomor polisi B 1024 DZP.

Baca juga: Kasus Suap Proyek PLTU 2 Cirebon Terseret hingga Korea Selatan, Kantor Pusat Hyundai E&C Digeledah

Sebelumnya, Kejaksaan Agung memeriksa sejumlah saksi terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina yang merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun. Pemeriksaan ini dilakukan pada Selasa, 6 Mei 2025.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengungkapkan bahwa total ada 12 saksi yang diperiksa untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut.

Berikut adalah daftar 12 saksi yang diperiksa:

1. NW – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) tahun 2018–2024
2. ISK – Direktur PT Bumi Siak Pusako
3. ME – Division Head Integrated Fuel Supply Chain PT Adaro Minerals
4. MHN – Perwakilan dari PT Trafigura
5. MA – Direktur Utama PT Pertamina EP Cepu
6. IM – Oil Commercial International Manager Medco E&P Indonesia
7. MG – Manager Treasury PT Pertamina International Shipping
8. HASM – VP Crude & Gas Operation PT Pertamina International Shipping tahun 2021–2023
9. WWN – Manager Field Operations Petronas Carigali Ketapang Ltd
10. FM – Perwakilan dari PT British Petroleum
11. EAA – Manager Mining PT Pertamina Patra Niaga tahun 2018–2020
12. HA – Manager Non-Mining PT Pertamina Patra Niaga tahun 2018–2020

Baca juga: Kejagung Dalami Peran Raja Minyak Riza Chalid Terkait Kasus Korupsi Minyak Mentah Rp 193 Triliun

Sembilan Tersangka di Skandal Korupsi Minyak Mentah

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam skandal korupsi dengan kerugian negara Rp 193,7 triliun ini. 

Sembilan tersangka tersebut yakni:

1. Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
2. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Pertamina International
3. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping
4. Agus Purwono, Vice President Feedstock
5. Muhammad Kerry Andrianto Riza alias Riza Chalid, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa
6. Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa
7. Gading Ramadhan Joedo, Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak
8. Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Niaga
9. Edward Corne, Heavy Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga

Baca juga: Sosok Nicke Widyawati, Eks Dirut Pertamina Diperiksa Kejagung Soal Kasus Korupsi Minyak

Kasus ini menyeret jajaran penting dari berbagai anak perusahaan Pertamina dan entitas swasta yang terlibat dalam aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah serta BBM di Indonesia. Skandal ini menjadi peringatan keras atas lemahnya pengawasan di sektor migas dan mendorong dorongan publik terhadap reformasi tata kelola energi nasional.

Pemeriksaan terhadap Nicke Widyawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina mengindikasikan penyidikan Kejaksaan Agung menjangkau hingga ke tingkat paling strategis di tubuh BUMN energi tersebut. Proses hukum masih berjalan, dan masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menuntaskan kasus yang merugikan keuangan negara secara masif ini.