Dedi Mulyadi Panen Kritik Soal Wacana Kirim Siswa ke Barak: Ada Risiko Trauma, Dampak Jangka Panjang

"Program ini berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama hak anak untuk belajar. Jika ada masalah perilaku pada remaja, sebaiknya dilakukan kajian lengkap tentang profil anak, termasuk aspek kejiwaan," ujar Giri Ramanda Kiemas, Rabu (30/4/2025). 

"Treatment kedisiplinan yang diterapkan belum tentu efektif dalam menangani perilaku menyimpang, oleh karena itu, dibutuhkan kajian psikologi yang mendalam untuk memahami setiap individu dengan lebih baik," sambungnya.

Alasan Dedi Mulyadi

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membeberkan alasan mendasar di balik rencana tersebut berangkat dari sudah mulai lemahnya pengawasan terhadap siswa di Jawa Barat.

Saat ini, menurut dia, banyak pelajar merasa berkuasa namun lemah dalam segi ketahanan fisik.

Hal itu disampaikannya saat ditemui awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

"Coba tanya deh ke jajaran TNI Polri, apa yang terjadi pada anak muda hari ini. Satu, tangannya rapuh, jadi ada orang yang ingin panco saja patah. Karena makanannya junk food. Kedua, kakinya kalau loncat latihan, loncat dari mobil patah dan keseleo, karena tidak pernah jalan kaki," ungkap dia.

Sementara itu di sisi lain, kata Dedi, dalam kondisi ini banyak orang tua hingga para guru yang merasa kewalahan dalam menghadapi para siswa.

Para guru, kata dia, cenderung lebih takut apabila memberikan ketegasan kepada para murid yang bersalah.

"Maka saya mengubah paradigma itu dengan cara apa, banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi lagi anaknya. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya. Kenapa, dia keras dikit nanti dikriminalisasi," lanjut Dedi. 

Atas hal itu, ia memandang perlu dilakukan tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan terencana terhadap perkembangan siswa.

Baca juga: Kritik Tajam DPR ke Dedi Mulyadi soal Rencana Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer

Salah satu upayanya, ujar dia, dengan memberikan pendidikan bersama dengan TNI dan juga Polri.

"Maka salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka. Siapa yang dibina, mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal," kata Dedi.

Hanya saja, menurutnya, pemberian pendidikan itu tidak dipaksakan.

Nantinya, sambung dia, para orang tua siswa yang merasa memiliki anak dengan kenakalan akut, bisa menyerahkan putranya ke posko TNI yang akan dibentuk.

Selain itu, dia juga mengatakan di dalam barak tersebut para siswa juga tidak akan diberikan pendidikan militer, melainkan untuk memberikan pemahaman kedisiplinan agar lebih patuh terhadap norma-norma.

"Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. (Tapi) membantu membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bugar, tidak minum, tidak merokok, tidak makan eksimer, tidak minum ciu, yang itu obat-obatan itu marak di mana-mana," pungkasnya.