Dedi Mulyadi Panen Kritik Soal Wacana Kirim Siswa ke Barak: Ada Risiko Trauma, Dampak Jangka Panjang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bakal memberikan pendidikan kepada para pelajar di Jawa Barat yang masuk kategori nakal untuk dibina TNI.

Dedi Mulyadi akan mulai menerapkan kebijakan membawa siswa bermasalah ke barak TNI mulai tanggal 2 Mei 2025 lusa.

Baca juga: Dedi Mulyadi Ingin Siswa Nakal Dididik di Barak Militer, DPR: Pendekatan Psikologis Lebih Tepat

Pria yang akrab disapa Kang Demul ini menyebut rencana itu merupakan bagian dari pendidikan karakter siswa yang akan berlangsung selama enam bulan. 

Namun rencana tersebut justru dikritik oleh berbagai pihak, mulai dari legislator hingga organisasi masyarakat sipil.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Minta Rencana Dedi Mulyadi Bawa Siswa Bermasalah ke Barak TNI Dikaji Secara Matang

Risiko Trauma

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyoroti potensi pelanggaran hak-hak asasi anak terkait rencana kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan TNI Angkatan Darat terkait pembinaan siswa bermasalah.

Usman memandang pelibatan personel TNI untuk melakukan pembinaan siswa bermasalah dengan cara militer adalah cara yang tidak tepat.

Disiplin militer, menurutnya tidak cocok untuk pertumbuhan anak karena metode militer sering kali melibatkan disiplin keras dan hukuman fisik yang tidak sesuai untuk anak-anak yang masih dalam proses perkembangan dan pertumbuhan.

Menurutnya, anak-anak justru membutuhkan pendekatan yang mendukung perkembangan emosi, sosial, dan kognitif mereka.

"Pendekatan itu membawa potensi terjadinya pelanggaran hak-hak asasi anak. Pembinaan dengan cara militer dapat berpotensi melanggar hak-hak anak, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan fisik dan psikologis, serta hak untuk berkembang dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung," kata Usman saat dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (30/4/2025).

Menurutnya, pendekatan yang dibutuhkan untuk menangani siswa bermasalah adalah pendekatan yang lebih holistik.

Pendekatan tersebut menurutnya termasuk dukungan psikologis, pendidikan khusus, dan bantuan sosial. 

"Metode militer tidak dirancang untuk menangani kebutuhan kompleks anak-anak tersebut, apalagi hak anak yang utama adalah bermain. Ada risiko trauma dan dampak jangka panjang," kata dia.

"Pengalaman kekerasan atau disiplin keras dapat menyebabkan trauma dan memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan mental dan emosi anak. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menekankan perlindungan dan kesejahteraan anak," sambung Usman.

Baca juga: Imparsial Kritik Rencana Dedi Mulyadi Libatkan TNI untuk Bina Siswa Nakal

Langgar Hak Anak

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) Giri Ramanda Kiemas, menanggapi wacana program pendidikan militer untuk remaja bermasalah di Jawa Barat.

Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek hak anak, hak asasi manusia, psikologi, dan kajian mendalam sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan.

"Program ini berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama hak anak untuk belajar. Jika ada masalah perilaku pada remaja, sebaiknya dilakukan kajian lengkap tentang profil anak, termasuk aspek kejiwaan," ujar Giri Ramanda Kiemas, Rabu (30/4/2025). 

"Treatment kedisiplinan yang diterapkan belum tentu efektif dalam menangani perilaku menyimpang, oleh karena itu, dibutuhkan kajian psikologi yang mendalam untuk memahami setiap individu dengan lebih baik," sambungnya.

Alasan Dedi Mulyadi

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membeberkan alasan mendasar di balik rencana tersebut berangkat dari sudah mulai lemahnya pengawasan terhadap siswa di Jawa Barat.

Saat ini, menurut dia, banyak pelajar merasa berkuasa namun lemah dalam segi ketahanan fisik.

Hal itu disampaikannya saat ditemui awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

"Coba tanya deh ke jajaran TNI Polri, apa yang terjadi pada anak muda hari ini. Satu, tangannya rapuh, jadi ada orang yang ingin panco saja patah. Karena makanannya junk food. Kedua, kakinya kalau loncat latihan, loncat dari mobil patah dan keseleo, karena tidak pernah jalan kaki," ungkap dia.

Sementara itu di sisi lain, kata Dedi, dalam kondisi ini banyak orang tua hingga para guru yang merasa kewalahan dalam menghadapi para siswa.

Para guru, kata dia, cenderung lebih takut apabila memberikan ketegasan kepada para murid yang bersalah.

"Maka saya mengubah paradigma itu dengan cara apa, banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi lagi anaknya. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya. Kenapa, dia keras dikit nanti dikriminalisasi," lanjut Dedi. 

Atas hal itu, ia memandang perlu dilakukan tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan terencana terhadap perkembangan siswa.

Baca juga: Kritik Tajam DPR ke Dedi Mulyadi soal Rencana Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer

Salah satu upayanya, ujar dia, dengan memberikan pendidikan bersama dengan TNI dan juga Polri.

"Maka salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka. Siapa yang dibina, mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal," kata Dedi.

Hanya saja, menurutnya, pemberian pendidikan itu tidak dipaksakan.

Nantinya, sambung dia, para orang tua siswa yang merasa memiliki anak dengan kenakalan akut, bisa menyerahkan putranya ke posko TNI yang akan dibentuk.

Selain itu, dia juga mengatakan di dalam barak tersebut para siswa juga tidak akan diberikan pendidikan militer, melainkan untuk memberikan pemahaman kedisiplinan agar lebih patuh terhadap norma-norma.

"Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. (Tapi) membantu membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bugar, tidak minum, tidak merokok, tidak makan eksimer, tidak minum ciu, yang itu obat-obatan itu marak di mana-mana," pungkasnya.