Rabu, 1 Oktober 2025

Prabowo Ingatkan Pejabat Hingga ke Tingkat Desa Tak Boleh Korupsi: Kalau Ada Langsung Videokan

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengingatkan saat ini teknologi sudah berkembang di mana setiap orang bisa melaporkan kejadian korupsi di daerah masing

Penulis: Igman Ibrahim
Foto Tangkapan Layar
PANEN BERSAMA - Panen raya padi serentak di 14 provinsi bersama Presiden Prabowo Subianto di Majalengka, Senin 7 April 2025. Prabowo kembali menyoroti  praktik tindak pidana korupsi yang masih marak terjadi oleh pejabat pusat hingga kepala daerah. /Youtube: Sekretariat Presiden 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto kembali menyoroti  praktik tindak pidana korupsi yang masih marak terjadi oleh pejabat pusat hingga kepala daerah. 

Mantan Menteri Pertahanan itu meminta kebiasaan mencuri uang negara tersebut untuk dilanjutkan. Imbauan ini juga ditekankan untuk pejabat dari tingkat gubernur hingga kepala desa.

Baca juga: Prabowo Sapa Dedi Mulyadi Saat Singgung Orang Kampung: Bukan dari Amrik, Oh Purwakarta

"Kita harus menekan korupsi dimana-mana terus menerus pemerintah prov kab sampai di desa tidak boleh ada lagi praktik-praktik korupsi menyalahgunakan uang rakyat," ujar Presiden Prabowo saat video conference bersama para menteri, kepala daerah dan TNI-Polri membahas pangan pada Senin (7/4/2025).

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengingatkan saat ini teknologi sudah berkembang di mana setiap orang bisa melaporkan kejadian korupsi di daerah masing-masing.

Karena itu, Presiden Prabowo pun mendukung agar masyarakat untuk merekam video jika melihat praktik korupsi di daerahnya. Dengan begitu, ada efek jera bagi pejabat yang masih korupsi.

Baca juga: Prabowo Janji Tak Akan Khianati Reformasi Meski Dukung UU TNI 2025: Saya Menghendaki Perubahan

"Sekarang eranya masa teknologi semua orang bisa laporan segera. Ini teknologi bagus. Kalau ada korupsi langsung anda video rekam langsung kirim. Supaya Anda jera," jelasnya.

Mantan Danjen Kopassus itu terus menekankan agar pejabat untuk berhenti korupsi karena negara sedang gencar melakukan efisiensi anggaran. 

Namun, hal tersebut akan sia-sia jika pejabatnya tetap mencuri uang rakyat yang harusnya dipakai untuk program masyarakat Indonesia.

"Setiap anggaran uang rakyat uang negara harus dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia terutama yg paling membutuhkan kita harus menekan semua kebocoran," pungkasnya.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved