Pimpinan Komisi IX DPR Usul BGN Bentuk Satgas Awasi Kualitas Makan Bergizi Gratis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengusulkan Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk satuan tugas (satgas) yang khusus mengawasi kualitas dan keamanan makanan. 

Sejak dilaunching Januari 2025 yang lalu BGN telah membentuk sekitar 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG) di 36 Propinsi dengan pola bekerjasama dengan berbagai Yayasan. 

Ia meminta BGN meningkatkan pengawasan terhadap kualitas dan keamanan makanan. Mengingat aparatur BGN di daerah masih sangat terbatas, ia meminta agar BGN bekerja sama dengan TNI, Polri, Pemda, Puskesmas dan Pemerintah Desa.

"Di tengah antusiasme masyarakat menyambut program Makan Bergizi Gratis, muncul  beberapa kasus keracunan makanan dan makanan yang basi, seperti antara lain, terjadi di Sukoharjo Jawa Tengah, di Empat Lawang Sumatera Selatan, dan Nunukan Kalimantan Utara, " kata Yahya Zaini dalam keterangan tertulis, Kamis (27/2/2025) 

Ia mengatakan terjadinya berbagai kasus tersebut ditengarai masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh BGN. 

Meskipun BGN sudah punya ribuan ASN yang diterjunkan untuk mengelola SPPG,  namun jumlahnya masih sangat terbatas dibanding volume pekerjaan yang perlu di awasi. 

"Jika berbagai kasus tersebut tidak segera ditangani akan menimbulkan image yang buruk dan reputasi yang rendah kepada BGN, sehingga kepercayaan masyarakat kepada BGN akan merosot," ujar Anggota DPR RI dari Dapil VIII Jawa Timur tersebut. 

Selanjutnya, ia berharap BGN tidak hanya mengejar kuantitas dan target yang telah ditetapkan tetapi aspek kualitas dan keamanan makanan terabaikan. 

Memberi makanan kepada 3000 orang penerima manfaat bukanlah pekerjaan yang mudah. Apalagi kalau tata kelolanya tidak dipersiapkan secara matang sejak awal.

"Dengan hanya mengandalkan kepada 3 orang ASN yang mengelola SPPG tidaklah cukup  tanpa keterlibatan dan kerjasama dengan pihak lain. Apalagi mereka mempunyai tugas di bidang administrasi keuangan yang cukup rumit dan perlu dipertanggungjawabkan,"ujarnya.

Yahya juga menegaskan, pengawasan terhadap Yayasan yang mengelola SPPG juga sangat penting. 

Apalagi kalau pihak Yayasan belum punya pengalaman dalam mengelola ribuan makanan dalam waktu sehari.

Dikutip dari TribunJateng, puluhan siswa di  Sekolah Dasar (SD) Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah mengalami mual, muntah, dan pusing setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (16/1/2025).

Mereka diduga mengalami keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis.

Kepala Puskesmas Sukoharjo Kota, Kunari Mahanani, mengonfirmasi kejadian itu, namun para siswa tidak sampai dirujuk ke rumah sakit. 

"Sudah kita tangani, obati, kita observasi hasilnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan," jelasnya usai melakukan pemeriksaan.

Dugaan sementara penyebab keracunan ini adalah makanan yang disajikan kurang matang.

Sedangkan dikutip dari TribunSumsel, kasus adanya ulat di menu makanan bergizi gratis (MBG) di Empat Lawang, ditanggapi oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tebing Tinggi, selaku penyedia.

Menurut mereka, hal tersebut terjadi karena adanya keterlambatan pengantaran.

Baca juga: Menteri Wihaji Mengusulkan Daycare Bisa Mendapat Program Makan Bergizi Gratis

“Telur lalat yang terdapat pada ompreng kemarin mungkin disebabkan karena waktu antar kami itu ada jarak rentang waktu di sekolah itu untuk didistribusikan ke siswanya,” kata Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tebing Tinggi, Ade Saputra kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).