Gelar Diskusi Bahas Ketenagakerjaan, Industri yang Sehat Dinilai Harus Seimbang Antara Dua Hal Ini
Ketua Umum DPP HIPPI Erik Hidayat mengatakan diskusi ini menjadi ajang kolaborasi strategis antara pengusaha, pemerintah, dan BPJS Ketenagakerjaan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) menggelar HIPPI Talks dan Rapat Dewan Pengurus Lengkap (RDPL) yang dihadiri oleh 17 perwakilan HIPPI Daerah, dengan lima daerah hadir langsung (on-site), yaitu DKI Jakarta, Banten, Bali, Gorontalo, dan Kalimantan Timur.
Diskusi tersebut mengambil tema “Mendorong Iklim Industri yang Sehat dan Berkelanjutan Bersama BPJS Ketenagakerjaan”.
Ketua Umum DPP HIPPI Erik Hidayat mengatakan diskusi ini menjadi ajang kolaborasi strategis antara pengusaha, pemerintah, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja dan daya saing industri nasional.
Dia menegaskan bahwa industri sehat harus seimbang antara keuntungan bisnis dan kesejahteraan pekerja.
“Masih banyak pengusaha yang belum paham pentingnya BPJS Ketenagakerjaan. Forum ini adalah langkah awal untuk sosialisasi masif," ujarnya dalam keterangan yang diterima, Jumat (21/2/2025),
Erik juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan BPJS Ketenagakerjaan guna menciptakan lingkungan kerja kondusif.
Pernyataan senada disampaikan Dewi Motik Pramono selaku Dewan Kehormatan DPP HIPPI.
"Kolaborasi lintas sektor adalah kunci meningkatkan daya saing pengusaha pribumi di tengah tantangan global," ujarnya.
Dengan kolaborasi strategis yang terjalin, dia mengatakan HIPPI dan BPJS Ketenagakerjaan membuktikan bahwa sinergi antara pengusaha, pemerintah, dan lembaga jaminan sosial adalah kunci menuju industri nasional yang sehat, adil, dan berkelanjutan demi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih inklusif.
Adapun acara dibuka secara resmi oleh Ir. Ismail Pakaya selaku Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan RI Bidang Sosial, Politik, dan Kebijakan Publik.
Dalam sambutannya, Pakaya menyampaikan apresiasi atas kontribusi HIPPI dalam mengedukasi pengusaha tentang kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif.
“Edukasi mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan adalah langkah krusial untuk menciptakan industri yang manusiawi dan berkelanjutan," kata fia.
Beberapa tokoh yang hadir sebagai narasumber antara lain Hendra Nopriansyah selaku Deputi Bidang Kepesertaan Korporasi & Institusi BPJS Ketenagakerjaan, Suwandi Wiratno selaku Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Oscar Rizaldy Sontigo selaku Bidang SDM & Ketenagakerjaan DPP HIPPI.
Dipandu Temi Sumarlin (Wasekjen DPP HIPPI), diskusi ini diharapkan membuka iklim industri yang sehat dan berkelanjutan melalui peningkatan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang komprehensif, mencakup JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP.
Kebijakan ini bertujuan agar tenaga kerja merasa aman dan produktif, sekaligus mendorong perusahaan untuk patuh mendaftarkan seluruh karyawan, sehingga menciptakan ekosistem industri yang adil dan kompetitif.
16 Tersangka Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Ada Pengusaha, Mantan Atlet Kickboxing hingga Oknum TNI |
![]() |
---|
Hati-hati! Jebakan Baru bagi Tenaga Kerja Indonesia yang Mau Bekerja di Jepang |
![]() |
---|
Empat Asosiasi Pengusaha Dukung Rekomendasi MUI Soal Jaminan Halal Program MBG |
![]() |
---|
Sektor Padat Karya Tertekan Produk Ilegal, DPR Akan Investigasi dan Rekomendasikan Solusi |
![]() |
---|
KPK Ungkap Hampir Seluruh Pegawai Direktorat PPTKA Kemnaker Terima THR Tahunan Dari Agen TKA |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.