Sektor Padat Karya Tertekan Produk Ilegal, DPR Akan Investigasi dan Rekomendasikan Solusi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, mengatakan pemerintah tak boleh tinggal diam melihat industri sektor padat karya semakin tertekan akibat tingginya cukai dan maraknya peredaran barang ilegal.

Sebab hal ini berpotensi memicu gelombang pengurangan tenaga kerja secara massal.

Seperti yang terjadi pada industri hasil tembakau (IHT) di mana beban fiskal, perubahan regulasi, serta tren penurunan produksi membuat banyak pabrikan menghadapi kondisi sulit. 

“Artinya pemerintah harus membereskan soal ini, sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan kerja dari pabrik-pabrik rokok yang sedang tidak kondusif. Saya kira ini harus menjadi perhatian pemerintah,” kata Irma kepada wartawan, Kamis (11/9/2025).

Irma menyoroti dampak serius dari peredaran produk ilegal yang semakin terbuka dan merugikan industri legal yang selama ini taat membayar pajak. Misalnya produk rumahan yang tidak memberikan cukai kepada pemerintah.

Produk rumahan tanpa cukai ini dijual murah. Sedangkan produk dengan cukai resmi punya harga tinggi. Hal ini menurutnya memunculkan persoalan.

“Banyaknya industri rokok ilegal, yang produk-produk rumahan itu, kemudian tidak memberikan cukai kepada pemerintah. Sementara harga-harga rokok yang memiliki cukai resmi itu tinggi, itu menimbulkan banyak persoalan,” ujarnya.

DPR pun kata Irma, berkomitmen untuk mengawasi langkah pemerintah agar ekosistem seperti industri tembakau kembali kondusif dan tidak semakin menekan tenaga kerja.

DPR akan mengkiritis dan menginvestigasi sehingga tahu titik letak persoalannya. Hasilnya akan disampaikan ke pemerintah sebagai solusi menekan angka pengangguran agar tidak bertambah.

“Kami di DPR akan mengawasi, kami tidak ingin lagi seolah-olah di DPR itu tidak bekerja. DPR mengkritisi, DPR melakukan investigasi, sehingga kami tahu persoalannya apa. Kemudian bisa merekomendasikan kepada pemerintah solusinya harus seperti apa, agar pengangguran berjemaah tidak semakin bertambah,” jelas Irma.

Sementara itu Ketua Forum Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta, Waljid Budi Lestarianto, menyebut bahwa kebijakan fiskal harus mempertimbangkan daya beli masyarakat.

Salah satu harapannya adalah penundaan atau moratorium kenaikan tarif cukai, demi menjaga daya beli masyarakat. 

“Harapan kami termasuk juga nanti harus ada penundaan kenaikan tarif cukai, mengingat seperti yang disampaikan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat,” kata Waljid.

Selain mendesak moratorium, Waljid juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap rokok ilegal yang semakin marak dan terang-terangan beredar di pasar.

Baca juga: Soal Isu PHK Karyawan PT Gudang Garam, Ketua Umum KSPSI Soroti Dampak Rokok Ilegal

“Dia sudah tidak bayar pajak dan tidak bayar cukai, bahkan peredarannya sekarang itu sudah mulai terbuka, sudah nggak ngumpet-ngumpet. Jadi itu kami minta pemerintah betul-betul tegas untuk menindak,” pungkasnya.