Prabowo Makan Siang Bersama Menteri saat Mahasiswa Demo 'Indonesia Gelap'

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) sekaligus makan siang bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Momen ini bersamaan dengan aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” di kawasan Patung Kuda, Jakarta.

Adapun makan siang bersama para menteri disebut akan menjadi tradisi baru Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau yang siang ini, ini pertama kalinya dan menurut Presiden akan dijadikan tradisi juga untuk makan siang bersama, jajaran Menko dan menteri-menteri di bawah Kemenko sekaligus juga rapat," ujar Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, seusai pertemuan.

Meutya mengatakan dalam pertemuan itu, Prabowo membahas berbagai isu strategis.

Terkait bidangnya, dibahas perkembangan penanganan judi online.

Meutya mengatakan Presiden Prabowo menekankan perlunya regulasi yang lebih tegas untuk mengatasi masalah ini.

"Presiden tadi kembali membahas mengenai perkembangan penanganan judi online dan salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah mengeluarkan aturan."

"Kemungkinan bentuknya PP (Peraturan Pemerintah), yang memang mengatur lebih tegas lagi mengenai upaya kita melawan judi online," imbuhnya. 

Dikutip dari Setneg, tradisi makan siang bersama ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para menteri untuk berdiskusi secara lebih informal namun tetap substansial.

Selain itu koordinasi antarkementerian diharapkan semakin efektif dalam menjalankan program-program pemerintahan.

Baca juga: Aksi Indonesia Gelap, Mahasiswa Bakal Demo Lagi jika Tuntutan Tak Dipenuhi

Sementara itu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengatakan pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis di bidang pertanahan dan tata ruang.

Termasuk perkembangan tata cara pemberian hak guna usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit serta penyelesaian sengketa tanah di beberapa daerah.

Nusron menjelaskan dirinya melaporkan kepada Presiden mengenai perkembangan terkini dalam dunia pertanahan.

Terutama terkait proses pemberian hak atas tanah.