Marak Spanduk 'Bahlil No Gas 3 Kg Yes' di Jakarta hingga Bogor, Ini Kata Pengamat Komunikasi Politik

“Kalau dilihat tulisannya sih ini soal gas LPG ya. Kemarin-kemarin kan susah tuh. Bahkan istri saya juga antre. Mungkin ini bentuk kekecewaan juga sih ya,” ujarnya.

Ia berharap, Menteri Bahlil melihat spanduk-spanduk kekecewaan ini.

“Diharapkan dia (Menteri Bahlil) lihat ini. Warga kurang senang dengan kebijakan Gas LPG ini,” ujarnya.

Sementara itu, di Kota Bogor , beberapa pangkalan Gas LPG 3 Kilogram sudah disidak oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Hery Antasari.

Hery Antasari mengklaim tidak ada masalah soal pembelian gas LPG 3 kilogram oleh masyarakat di Kota Bogor ditengah gas yang menghilang di eceran-eceran.

“Tapi kalau di kota Bogor dibandingkan dengan daerah lain tidak terlalu bergejolak sebetulnya. Antrian pun tidak ada sampai jadi berita viral dan lain sebagainya,” kata Hery kepada TribunnewsBogor.com usai meninjau pangkalan gas.

Berdasarkan data yang dimilikinya, kebutuhan gas LPG 3 kilogram di Kota Bogor perharinya mencapai angka 39 ribu.

39 ribu itu disebar ke 740 pangkalan dan 38 agen yang ada. Sedangkan pengecer, di Kota Bogor berjumlah sekitar 7 ribu lebih.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 Kg seperti biasa. Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan. 

 Awalnya, pemerintah melarang pengecer 'gas melon' untuk menjual elpiji kepada masyarakat mulai 1 Februari 2025. 

Dengan kebijakan ini, masyarakat tidak lagi bisa membeli elpiji 3 kilogram yang biasa dilakukan melalui pengecer. 

Baca juga: Golkar Bela Bahlil, Klaim Larangan Pengecer Jual Elpiji 3 Kg agar Distribusi Tepat Sasaran

Akibatnya, gas melon untuk orang miskin itu sudah sulit didapatkan. Kondisi ini membuat masyarakat harus antre untuk memperoleh elpiji di pangkalan lantaran susah mendapatkan gas tersebut di pengecer. (Tribunnews/TribunBogor)