Senin, 6 Oktober 2025

Marak Spanduk 'Bahlil No Gas 3 Kg Yes' di Jakarta hingga Bogor, Ini Kata Pengamat Komunikasi Politik

Hal itu terjadi karena kebijakan Bahli dinilai sangat tidak pro rakyat. Kebijakan itu jauh dari keinginan untuk melayani rakyat.

Penulis: Erik S
Editor: Wahyu Aji
HO/
SPANDUK PROTES - Warga melintas di depan spanduk bertuliskan "Bahlil No, Gas 3 Kg Yes" yang terlihat di sudut kota wilayah Jakarta, Kamis (6/2/2025). Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang memangkas kuota elpiji bersubsidi di tahun 2025 serta melarang penjualan gas di pengecer mengakibatkan kelangkaan elpiji 3 kg di seluruh Indonesia. Dampak dari kelangkaan tersebut dengan terpaksa warga harus rela antre dalam membeli elpiji 3 kg dan keresahan warga yang menyampaikan protesnya secara langsung kepada Bahlil dalam kunjungan ke agen gas. TRIBUNNEWS/HO 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-  Spanduk bergambar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan tulisan 'Bahlil No Gas 3 Kg Yes' bertebaran di sejumlah titik di Jakarta hingga Bogor, Jawa Barat.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mengatakan bertebarannya spanduk tersebut mengindikasikan amarah rakyat kepada sang menteri.

"Spanduk tersebut kiranya bentuk protes rakyat terhadap Bahlil. Protes itu sebagai wujud kekecewaan rakyat atas kebijakan Bahlil mengenai Gas 3 Kg yang telah membuat rakyat harus antri untuk mendapatkan gas tersebut. Bahkan ada rakyat yang meninggal," kata Jamiluddin kepada Tribunnews, Kamis (6/2/2025).

Jadi, lanjut Jamiluddin, spanduk itu memuat pesan, rakyat sudah tidak menghendaki Bahlil Rakyat lebih membutuhkan gas daripada Bahlil.

Hal itu terjadi karena kebijakan Bahli dinilai sangat tidak pro rakyat. Kebijakan itu jauh dari keinginan untuk melayani rakyat.

Menurut dia, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan yang digaungkan Presiden Prabowo bahwa pemerintahannya prorakyat. Bahkan Prabowo menegaskan akan menindak menterinya yang tidak pro rakyat.

Jamiluddin  mengatakan kebijakan Menteri Bahlil terkait gas 3 Kg bisa menjadi titik perhatian Prabowo.

"Karena itu, saatnya Prabowo me-reshuffle Bahlil. Sebab kebijakan Bahlil dinilai tidak sejalan dengan kebijakan Prabowo," kata mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta.

Diketahui, spanduk-spanduk tersebut bertebaran di Jakarta dan Bogor. Pantauan TribunnewsBogor.com di lokasi, spanduk ini dipasang tepat di bagian bawah papan reklame.

Spanduk dipasang menggunakan tali plastik yang diikat ke ujung-ujung besi.

Spanduk ini berukuran cukup panjang dengan didominasi oleh warna hijau muda.

Di ujung posternya, dipasang foto wajah Bahlil sambil tersenyum.

“Kalau kemarin belum ada. Mungkin tadi pagi dipasangnya. Saya baru lihat hari ini juga,” kata sopir angkot Rifai saat berbincang dengan TribunnewsBogor.com.

Ia beranggapan, bahwa spanduk dipasang sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap Bahlil semenjak Gas 3 kg menghilang dari eceran.

Warga harus rela antre berjam-jam untuk mendapatkan gas melon itu.

“Kalau dilihat tulisannya sih ini soal gas LPG ya. Kemarin-kemarin kan susah tuh. Bahkan istri saya juga antre. Mungkin ini bentuk kekecewaan juga sih ya,” ujarnya.

Ia berharap, Menteri Bahlil melihat spanduk-spanduk kekecewaan ini.

“Diharapkan dia (Menteri Bahlil) lihat ini. Warga kurang senang dengan kebijakan Gas LPG ini,” ujarnya.

Sementara itu, di Kota Bogor , beberapa pangkalan Gas LPG 3 Kilogram sudah disidak oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Hery Antasari.

Hery Antasari mengklaim tidak ada masalah soal pembelian gas LPG 3 kilogram oleh masyarakat di Kota Bogor ditengah gas yang menghilang di eceran-eceran.

“Tapi kalau di kota Bogor dibandingkan dengan daerah lain tidak terlalu bergejolak sebetulnya. Antrian pun tidak ada sampai jadi berita viral dan lain sebagainya,” kata Hery kepada TribunnewsBogor.com usai meninjau pangkalan gas.

Berdasarkan data yang dimilikinya, kebutuhan gas LPG 3 kilogram di Kota Bogor perharinya mencapai angka 39 ribu.

39 ribu itu disebar ke 740 pangkalan dan 38 agen yang ada. Sedangkan pengecer, di Kota Bogor berjumlah sekitar 7 ribu lebih.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 Kg seperti biasa. Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan. 

 Awalnya, pemerintah melarang pengecer 'gas melon' untuk menjual elpiji kepada masyarakat mulai 1 Februari 2025. 

Dengan kebijakan ini, masyarakat tidak lagi bisa membeli elpiji 3 kilogram yang biasa dilakukan melalui pengecer. 

Baca juga: Golkar Bela Bahlil, Klaim Larangan Pengecer Jual Elpiji 3 Kg agar Distribusi Tepat Sasaran

Akibatnya, gas melon untuk orang miskin itu sudah sulit didapatkan. Kondisi ini membuat masyarakat harus antre untuk memperoleh elpiji di pangkalan lantaran susah mendapatkan gas tersebut di pengecer. (Tribunnews/TribunBogor)

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved