Pemda Ikut Terlibat MBG, Legislator Golkar: Wujud Nyata Kolaborasi Bersama Pusat, Daerah dan Desa

Legislator daerah pemilihan Papua Barat Daya ini mengatakan, pemda dan aparat desa memiliki peran penting dalam memastikan setiap anak menerima manfaat dari program ini. 

Kolaborasi antara pusat, daerah dan desa, akan menciptakan dampak yang lebih signifikan, tidak hanya dalam mengatasi masalah gizi tetapi juga dalam membangun fondasi bangsa yang lebih kuat.

"Jadi apa yang disampaikan Presiden Prabowo, saya dari dapil Papua Barat sangat mendukung kebijakan beliau membuka akses seluas-luasnya untuk mendapatkan makanan bergizi bagi masyarakat di daerah, terutama yang berada di kampung-kampung, seperti di Papua, itu adalah 99 persen orang asli Papua," ucapnya.

Sehingga, dia berharap pemda di kawasan Papua dapat mengambil inisiatif untuk menindaklanjuti kebijakan strategis dari Presiden Prabowo. 

Dia meyakini jika inisiatif ini benar-benar dijalankan oleh Pemda di Papua, maka masyarakat Papua bisa lepas dari masalah kemiskinan dan persoalan gizi yang selama ini menjadi momok di Papua. 

"Akses untuk makanan bergizi terbuka lebar. Sehingga program MBG bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak di Papua, meningkatkan angka lahir dan mengatasi masalah kesehatan serta stunting," katanya.

Robert menambahkan, dana desa di Papua juga sebenarnya cukup besar, antara Rp 700 juta hingga Rp 2 miliar. 

Sementara warga yang tinggal di perkampungan, tidak cukup banyak, berkisar antara 30 sampai 60 Kepala keluarga. Jika dana desa ini dikolaborasikan dengan MBG, dia yakin akan jauh lebih besar dampaknya bagi masyarakat.

"Tujuan dana desa kan untuk sejahterakan masyarakat di kampung. Kalau ini juga dimanfaatkan untuk MBG, pemberian vitamin kepada ibu-ibu hamil dari 4 bulan sampai anak 9 tahun, saya yakin anak-anak Papua akan hidup sehat dan cerdas," ucapnya.  

Selain itu, roda ekonomi masyarakat juga jauh lebih berputar. Karena dana MBG dari APBN, APBD dan dana desa digunakan untuk hasil pertanian dan perikanan rakyat Papua. 

"Karena kalau kirim makanan dari luar Papua, tentu ongkos logistiknya jauh lebih mahal. Manfaatnya akan terasa jika digunakan untuk pangan lokal. Seperti di Raja Ampat yang kaya sumber daya perikanan, tentu jauh lebih sehat," pungkasnya. 

Baca juga: Wakil Ketua DPR Tak Setuju Makan Bergizi Gratis Dibiayai Zakat, Sebut Lebih Tepat Dibiayai Negara

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mempersilakan pemerintah daerah (pemda) ikut membiayai program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai sejak 6 Januari 2025. 

Dia mengungkapkan, pemerintah pusat membuka seluas-luasnya bagi siapapun yang mau berpartisipasi dalam program unggulan tersebut.

"Dari pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, bupati, ingin ikut serta. Monggo kita buka siapapun yang mau ikut serta," kata Prabowo usai menghadiri Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

Kekinian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan ada ratusan kepala daerah sepakat membantu dana program makan bergizi gratis. Mereka akan menyisikan APBD untuk membantu program kampanye Presiden RI Prabowo Subianto.