Istana Minta Maaf Buntut Banyak Siswa Keracunan MBG: Bukan Kesengajaan, Akan Dievaluasi

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan permintaan maaf atas nama Pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) imbas banyaknya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah di Indonesia.

Belakangan, kasus keracunan ribuan pelajar akibat paket MBG terus bertambah hingga muncul desakan agar Presiden Prabowo Subianto menghentikan sementara program MBG.

Dilansir dari Harian Kompas, bahkan tercatat ada lebih dari 5.360 anak yang mengalami keracunan massal akibat MBG itu.

Atas peristiwa yang terjadi tersebut, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa kejadian itu bukan sesuatu yang diharapkan.

Oleh karenanya, dia menyampaikan permintaan maaf dan menyebut peristiwa itu menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah dan BGN ke depannya.

"Kami atas nama Pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, meminta maaf, karena telah terjadi kembali beberapa kasus (keracunan) di beberapa daerah," katanya kepada wartawan saat konferensi pers, Jumat (19/9/2025).

"Tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan, namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan," imbuhnya.

Prasetyo Hadi juga mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan BGN dan pemerintah daerah tentang kasus keracunan massal ini.

Dia memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya.

Selain itu, dia juga mengatakan bakal dilakukan evaluasi agar masalah-masalah keracunan massal ini tidak terulang kembali di masa depan.

"Kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah. Pertama adalah seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya." 

Baca juga: Marak Kasus Keracunan MBG, Anggota DPR Kritik BGN Buat Dapur Asal Jadi

"Kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi, mitigasi perbaikan, supaya masalah-masalah ini tidak terulang kembali," ucapnya.

Tentang sanksi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur pusat untuk memasak dan menyalurkan makanan bergizi secara teratur, Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi tersebut jika memang terbukti ada kelalaian yang dilakukan.

Namun, Prasetyo Hadi juga berharap pemberian sanksi tersebut tidak mengganggu operasional MBG sehingga para pelajar masih bisa menerima dan menikmati paket MBG tersebut dengan sebaik-baiknya.

"Harus (ada sanksi jika ditemukan kelalaian), sanksi kalau memang itu adalah faktor-faktor kesengajaan atau lalai di dalam melaksanakan SOP, tentunya akan ada sanksi kepada SPPG yang dimaksud," ujarnya.