Carut Marut Program MBG selain Keracunan: SPPG Dikuasai Keluarga, Yayasan Terafiliasi Politik

TRIBUNNEWS.COM - Carut marut terkait penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata tidak hanya soal kasus keracunan yang masif terjadi di berbagai wilayah.

Namun, pengelolaan terkait dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) turut bermasalah.

Menurut DPR, ada SPPG yang dimonopoli oleh satu keluarga yang berjumlah 47 orang. Hal ini diungkap oleh anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Muazzim Akbar, saat rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) hingga Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Rabu (1/10/2025).

Tak sampai disitu, Ombudsman juga menemukan praktik penyimpangan di mana ada satu yayasan yang menaungi salah satu SPPG berafiliasi politik.

Ada SPPG Seluruh Karyawannya Masih Ada Ikatan Keluarga

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Muazzimm Akbar, mengeklaim adanya salah satu SPPG yang dikuasai oleh satu keluarga yang berjumlah 47 orang.

"Ya kalau kita berharap karena saya ada lihat juga salah satu SPPG itu yang merekrut anaknya, ponakannya, istrinya, besannya, sepupunya."

"Jadi yang jadi karyawan SPPG itu keluarganya dia saja yang 47 orang itu," ujarnya.

Muazzim pun menyayangkan adanya fenomena tersebut. Padahal, salah satu tujuan diadakannya program MBG, demi membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Ia menegaskan seharusnya SPPG diisi oleh pihak yang profesional.

Baca juga: Psikolog Sebut Anak-anak Bisa Phobia Buntut Keracunan MBG yang Terus Berulang: Dengar Kata MBG Stres

Namun, Muazzim justru tidak menyebut perlunya penyelidikan terkait fenomena satu keluarga menguasai SPPG.

Dia justru meminta agar mereka diberi pelatihan memasak hingga penyajian makanan siap saji.

"Yang kedua kita berharap dari 47 orang itu seperti yang disampaikan tadi, ada pelatihan karena yang namanya memberikan makanan siap saji lebih dair sekian jam itu sudah ada potensi untuk keracunan. Cara kita memasak, cara kita menutup juga ada potensi-potensi keracunan," ujarnya.

Ombudsman Temukan Yayasan MBG Terafiliasi Politik

Kepala Pencegahan Maladministrasi Ombudsman, Kusharyanto Kusumaharsa, mengatakan pihaknya menemukan adanya yayasan yang mendaftar untuk membangun SPPG terafiliasi secara politik.

Kusumaharsa mengatakan temuan itu berdasarkan penelusuran yang dilakukan terkait proses pendaftaran untuk pembangunan SPPG.

Dia menuturkan ada pihak yang diduga sengaja ditunda untuk tidak segera diperbolehkan membangun SPPG demi mendahulukan yayasan yang terafiliasi secara politik tersebut.

"Kita temukan bahwa dalam pendaftaran (SPPG) ini banyak yang belum terverifikasi, tetapi ada juga yang sudah terverifikasi dan memperoleh ketetapan sebagai SPPG."