Ganjar Bahas Demokratisasi hingga Desain Ekonomi dengan Para Profesor Serta Eks Pimpinan KPK
Ganjar mengatakan, masukan dari para pakar yang menarik di antaranya adalah soal bagaimana pengelolaan KPK.
Warsito juga menyinggung 9 indikator dalam mewujudkan pemerintahan bersih dan demokratis, yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, konsensus, kesetaraan dan keadilan, efektifitas dan efisien, serta akuntabilitas dan visi strategis.
"Keseluruhan indikator tersebut harus dibangun secara bersama oleh seluruh kekuatan politik yang ada di daerah tersebut melalui proses politik demokrasi di daerah," kata dia falam keterangannya pada Senin (9/9/2024).
Ia berharap, FGD bersama pakar itu bisa mengidentifikasi akar masalah sekaligus menemukan bentuk pemilihan kepala daerah yang sanggup mewujudkan pemerintahan bersih dan demokratis.
"Sebab, proses demokrasi yang berjalan pascareformasi hanya mengedepankan aspek formal-prosedural, sehingga belum menyentuh isu substansial dari demokrasi," kata dia.

Ia juga berharap FGD bersama pakar tersebut menghasilkan rekomendasi penting terkait penyelenggaraan Pilkada dan perwujudan pemerintahan bersih.
FGD tersebut merupakan FGD seri ketiga yang telah dilaksanakan sedangkan FGD pertama telah berlangsung pada 20 Juli 2024 bertema Memperkuat Otonomi Daerah Melalui Pilkada.
Baca juga: 5 Pengakuan Saksi di Sidang Korupsi Timah: Peran Ordal hingga Keuntungan Setengah Miliar Per Bulan
Saat itu, mantan Menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD hadir sebagai keynote speaker.
Sedangkan FGD kedua yang digelar pada 30 Juli lalu bertajuk "Memperkuat Pilkada Untuk mendapatkan Kepala Daerah Terbaik Bagi Rakyat.
KPK Tetapkan 21 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Jatim, 4 Orang Langsung Ditahan |
![]() |
---|
Kosasih Bakal Jalani Sidang Vonis Kasus Investasi Fiktif Rp 1 Triliun Taspen Senin 6 Oktober 2025 |
![]() |
---|
Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih Menolak Barang Bukti Apartemen Dikembalikan untuk Mantan Istrinya |
![]() |
---|
Kasus Korupsi Haji, KPK Ungkap Dugaan Penyelewengan Kuota Petugas |
![]() |
---|
Edi Suharto: yang Seharusnya Bertanggung Jawab di Kasus Korupsi Beras Bansos Pak Juliari, Bukan Saya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.