Pemindahan Ibu Kota Negara
Jokowi Nilai Pengelolaan BPJS Sudah Membaik, Tidak Defisit Lagi
Jokowi menilai bahwa pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS sekarang ini sudah bagus.
Penulis:
Taufik Ismail
Editor:
Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai bahwa pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS sekarang ini sudah bagus.
BPJS sudah tidak defisit lagi seperti pada tahun 2015 dan 2016.
Hal itu disampaikan Presiden saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Gedung BPJS Kesehatan, di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Jumat (1/3/2024).
"Saya ingat di 2015, 2016, sering sekali saya melakukan rapat-rapat dengan BPJS. Urusannya, urusan defisit yang tidak mudah saat itu diselesaikan. Tapi sudah berapa tahun ini saya tidak pernah rapat dan artinya itu sangat bagus pengelolaan BPJS," kata Jokowi.
Menurut Presiden perubahan pengelolaan BPJS terbilang drastis.
Saat melakukan peninjauan di lapangan, dia tidak mendengar lagi banyak keluhan perihal pelayanan BPJS.
"Saya juga ingat awal-awal tahun 2015, 2016, 2017, setiap saya cek rumah sakit, layanan BPJS keluhannya banyak sekali. Ngantrenya lama, komplainnya. Saya kan kalau ke lapangan selalu saya kontrol. Saya cek, komplainnya masih banyak tetapi setelah 2020 ke sini saya mampir ke rumah sakit, cek ke rumah sakit, cek antrean di kedatangan, perubahannya sangat drastis sekali, sangat bagus sekali," katanya.
Terkait gedung BPJS di IKN, menurut Presiden, akan melengkapi layanan kesehatan masyarakat tidak hanya di IKN melainkan juga di Tanah Air.
"Kemarin yang kita groundbreaking adalah klaster industri keuangan. Sekarang BPJS Kesehatan masuk dan sudah lima rumah sakit dalam proses pembangunan. Sehingga ini akan melengkapi pelayanan di Ibu Kota Nusantara terhadap kesehatan masyarakat yang ada di sini dan tentunya di Tanah Air Indonesia," ucap Presiden.
Pemindahan Ibu Kota Negara
OIKN Minta Suntikan Anggaran Negara Jadi Rp 21,18 T Buat Bangun Kawasan DPR-Yudikatif di IKN |
---|
Rumah Makan Padang Sederhana Bakal Buka di IKN, Pembangunan Direncanakan Mulai Kuartal IV 2025 |
---|
Setelah 2026, Kementerian PU Setop Bangun Proyek Baru di IKN Nusantara, Siapa Pelanjutnya? |
---|
Menkeu Sri Mulyani Ungkap Anggaran IKN Tahun 2026 Rp 6,3 Triliun |
---|
Anggota DPR Bambang Haryo Desak Evaluasi Pemindahan Ibu Kota Negara |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.