Sederet Tokoh Merespons KPK Periksa Cak Imin Kasus Dugaan Korupsi Besok, Ini Komentar Anak Gus Dur

Sementara PT Adi Inti Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan Teknologi Informasi (IT).

Proyek pengadaan sistem pengawasan dan pengelolaan data proteksi TKI berada di bawah Direktrorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta).

Baca juga: KPK Geledah Kantor Kementrian Tenaga Kerja Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI

Harga paket proyek pada tahun 2012 senilai Rp20 miliar. KPK menduga korupsi ini bermoduskan penggelembungan harga (mark up) terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia.

Dugaan korupsi itu merugikan keuangan negara miliaran rupiah.

"Nanti ya ini (dugaan kerugian negara, red) kan sedang kita mintakan kepada yang pihak men-declare berapa kerugian negara. Jadi dari BPK atau ahli atau auditor yang lagi kita minta. Jadi kita sementara ini berpijak pada berapa nilai kontraknya," ungkap Asep.

Respons Anies Baswedan

Bakal calon presiden(Bacapres), Anies Baswedan yang ditanya mengenai rencana KPK memeriksa Cak Imin terlihat santai dan rileks.

Ia meyakini koalisinya dengan PKB dengan Cak Imin sebagai pasangannya akan berjalan lancar tanpa hambatan apapun.

"Insyallah makin solid dan ikhtiar perubahan makin kuat," kata Anies di Sumatera Utara, Minggu (3/9/2023).

NasDem minta KPK jangan main-main

Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choirie menyebut KPK terlalu mengada-ada. Ia juga menyebut KPK saat ini sudah menjadi alat politik.

"KPK ini mengada-ada, KPK ini penegak hukum atau alat politik?" ujarnya.

Pria yang akrab disapa Gus Choi ini juga meminta KPK agar serius dalam upayanya melakukan penegakan hukum dan jangan bermain-main.

"Sekarang tiba-tiba muncul begitu. KPK jangan main-mainlah."

Komentar Anak Gus Dur 

Sementara itu, Allissa Wahid, putri almarhum Abdurrahman Wahid alis Gus Dur, juga angkat bicara.

Dalam utasnya di Twitter @AlissaWahid, putri sulung Gus Dur tersebut mengkritisi kecenderungan kebiasaan penegak hukum mengulik kasus di masa kontestasi politik.

Dirinya sepakat bahwa negara tidak boleh berkompromi dengan pihak-pihak yang telah merugikan rakyat dan negara yang melakukan korupsi.