PSI DIY Bicara soal Serangan Masif Kehormatan Jokowi-Gibran hingga Minta Roy Suryo Cs Ditangkap

TRIBUNNEWS.COM, YOGYA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DIY menduga tindakan yang dilakukan Roy Suryo Cs adalah serangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Diyakini tujuannya untuk menyerang kehormatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran melalui isu ijazah palsu, baik di media sosial maupun media massa lainnya.

"Berdasarkan hal-hal tersebut, Kami dari DPW PSI DIY mendesak Kepolisian segera menangkap dan memproses secara hukum Roy Suryo Cs," pungkas Ketua DPW PSI DIY, yang juga menjabat Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) DPP PSI, Kamaruddin, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/10/25).

 
Kamaruddin menekankan, bahwa isu ijazah palsu yang menerpa Jokowi telah berulang kali terbantahkan oleh lembaga-lembaga resmi negara.

"Setelah beberapa putusan pengadilan menolak gugatan terkait ijazah Pak Jokowi, pihak UGM menyatakan ijazah Pak Jokowi asli dan pihak Kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan menyatakan ijazah Pak Jokowi adalah asli," ujarnya.

Menurutnya, ijazah tersebut dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan UGM berdasarkan bukti proses belajar dan mengajar yang telah ditempuh Jokowi. 

Baca juga: Kondisi Jokowi Usai Absen HUT TNI hingga Tawaran Obat Manjur Ala Dokter Tifa

Dengan adanya penegasan dari lembaga pendidikan, peradilan, dan kepolisian, ia menilai Roy Suryo Cs telah kehilangan legitimasi publik terkait isu tersebut.

Namun, Kamaruddin menyayangkan, ketika kelompok Roy Suryo Cs seakan tidak berhenti sampai di situ, bahkan terkesan mengalihkan serangan masifnya.

Yakni, dengan menyasar kehormatan keluarga Presiden, khususnya terkait ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka, yang diklaimnya valid, berdasar bukti-bukti penunjangnya.

"Pihak Singapore (MDIS) telah menyatakan Wakil Presiden Gibran pernah kuliah di sana. Gibran adalah mahasiswa penuh waktu di Management Development Institute of Singapore (MDIS) dari tahun 2007 hingga 2010," urainya.

Susno Duadji: Ranah Penentuan Keaslian Ijazah Ada di PTUN

Eks Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Susno Duadji merespons kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). 

Ia menilai, langkap pihak kepolisian sudah tepat dalam menangani perkara tersebut. 

Pihak kepolisian, katanya, tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan ijazah sang mantan presiden asli atau sah. 

"Baik, kita hargai hasil kerja Polri ya, baik itu markas besar maupun Bareskrim yang telah menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi identik. Tapi, identik itu bukan berarti asli, bukan berarti sah. Itu kesimpulan yang bagus sekali," kata Susno seperti dikutip dari TV One pada Sabtu (4/10/2025).