Ketua KPK: Pemimpin Bangsa hingga Anggota Legislatif Harus Bersih dari Praktik Korupsi

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menegaskan bahwa para pemimpin bangsa serta legislatif harus bersih dari praktik politik uang yang 'dekat dengan korupsi'.

Hal ini ia sampaikan saat peluncurkan Kampanye Hajar Serangan Fajar jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Para pemimpin bangsa, para anggota legislatif dan DPD itu juga harus bersih dari praktik-praktik uang, harus bersih dari praktik-praktik korupsi," jelas Firli, dalam konferensi pers yang dikutip Tribunnews dari tayangan Kompas TV, Jumat (14/7/2023).

Baca juga: KPK Dalami Dugaan Petinggi Kemenhub Dapat Jatah Suap Rel KA

Sebagai lembaga anti rasuah, KPK harus memastikan tidak ada korupsi dalam aspek apapun, termasuk Pemilu.

Sehingga penting untuk melibatkan masyarakat dalam memutus praktik politik uang dalam Pemilu mendatang.

"Karena KPK juga melaksanakan salah satu upaya pemberantasan korupsi, di samping upaya pendidikan, pencegahan, penindakan dan melibatkan masyarakat," kata Firli.

Selain itu, pemberantasan korupsi dalam kontestasi Pemilu juga harus melibatkan para penguasa hingga partai politik.

Baca juga: Buka Penyidikan Baru, KPK Geledah Kantor PTPN XI di Surabaya

"KPK juga mengedepankan orkestrasi pemberantasan korupsi yang melibatkan kekuasaan legislatif, yudikatif, eksekutif, penyelenggara pemilu maupun partai politik," tegas Firli.
Firli pun berharap Pemilu 2024 tidak diwarnai kecurangan yang biasanya muncul melalui fenomena serangan fajar.

Ia menekankan bahwa selama ini fakta yang terjadi di lapangan, identik dengan fenomena politik uang yang disebar kepada masyarakat untuk membeli suara mereka.

"Program (Hajar Serangan Fajar) ini menjadi penting bagi kita karena kita sadar, sangat memahami fakta-fakta yang terjadi bahwa politik uang untuk beberapa waktu yang lalu masih saja terjadi," jelas Firli.

Begitu pula dengan hasil survey yang menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih permisif terhadap tindakan ini pada momen kampanye politik.

"Dan hasil survey pun menunjukkan bahwa masyarakat kita masih permisif atas peredaran politik uang dalam rangka Pemilu," kata Firli.

Oleh karena itu, pihaknya mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu untuk menghentikan aksi curang ini.

Baca juga: KPK Luncurkan Kampanye Hajar Serangan Fajar, Firli Sebut Masyarakat Masih Permisif Politik Uang

"Untuk itu KPK berkomitmen bersama segenap penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu untuk meniadakan politik uang dengan cara kita mengajak segenap masyarakat untuk menolak uang, dalam rangka pembelian suara," tegas Firli.

Menurutnya, langkah pencegahan ini penting untuk memberikan jaminan jalannya 'Pemilu 5 tahunan' yang bersih.

"Karena kita sadar bahwa negara kita sangat ditentukan pada mekanisme pemilihan umum yang tiap 5 tahun sekali kita laksanakan," pungkas Firli.