Pemindahan Ibu Kota Negara
KPK Bakal Mutasi 211 Pegawai ke IKN Nusantara
Firli menegaskan mutasi pegawai itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut nantinya akan ada ratusan pegawai yang akan dimutasi buntut pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Firli mengatakan total ada 211 pegawai yang akan dimutasi ke Ibu Kota Negara atau IKN tersebut. Hal itu diungkap Firli dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI.
Baca juga: Presiden Jokowi Ajak Pengusaha Singapura Investasi di IKN
"Tadi ada juga yang menanyakan kebutuhan mutasi pegawai, kami sampaikan dalam forum ini, pegawai KPK akan bergeser ke IKN kurang lebih sekitar 211 orang," kata Firli dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Rabu (7/6/2023).
Firli menegaskan mutasi pegawai itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Menurutnya, aturan itu menyebutkan lembaga anti rasuah juga turut berkedudukan di Ibu Kota Negara.
Baca juga: Kepala Otorita IKN Diajak Raker di Komisi V DPR Bahas Biaya Infrastruktur Rp62,27 Triliun
Dengan begitu, kata dia, pihaknya harus mengawali mutasi pegawainya sebanyak 20 persen ke IKN. Namun, dia enggan rinci perihal kapan waktu pelaksanaan tahap awal mutasi pegawai.
"Tapi, pelaksana undang-undang, pelaksana mandat undang-undang, KPK berada di kedudukan di Ibu Kota Negara, kita harus laksanakan, jadi ada 211 orang," tuturnya.
Pemindahan Ibu Kota Negara
Beda dari Jokowi, Prabowo Jadikan IKN Pusat Politik 2028—Istana: Tak Ada Ibu Kota Ganda |
---|
Kebut IKN Jadi Ibu Kota Politik, Pembangunan Gedung Legislatif-Yudikatif Akan Ditender |
---|
OIKN Minta Suntikan Anggaran Negara Jadi Rp 21,18 T Buat Bangun Kawasan DPR-Yudikatif di IKN |
---|
Rumah Makan Padang Sederhana Bakal Buka di IKN, Pembangunan Direncanakan Mulai Kuartal IV 2025 |
---|
Setelah 2026, Kementerian PU Setop Bangun Proyek Baru di IKN Nusantara, Siapa Pelanjutnya? |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.