Pengamat Sebut Permintaan Presiden Jokowi soal Orkestrasi Intelejen Tak Melanggar UU
Ridlwan menuturkan pernyataan Jokowi bagian dari konsepsi ideal intelejen yang sejatinya informasi tersebut dapat dengan baik sampai ke meja presiden
“Bahwa untuk menangkal segala macam tantangan yang akan kita hadapi di tahun 2023 ini, perlu data intelejen yang akurat, perlu informasi intelijen yang baik, dan itu didapatkan oleh berbagai macam lembaga,” kata dia.
Harmonisasi data intelejen ini pun termasuk dilakukan kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelejen Strategis (BAIS) TNI, Badan Intelejen Negara (BIN) hingga Kejaksaan Agung dan Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas.
“Sehingga sekali lagi menurut saya justru fungsi intelejen yang disampaikan Bapak Presiden itu dalam rangka memperkecil kemungkinan terjadinya yang disebut dengan pendadakan strategis,” tuturnya.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menugaskan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto agar Kementerian Pertahanan menjadi lembaga yang mengoordinasi informasi intelijen terkait pertahanan dan keamanan.
Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan di kantor Kementerian Pertahanan, Rabu (18/1/2023).
"Tadi di dalam saya menyampaikan pentingnya Kementerian Pertahanan menjadi orkestrator bagi informasi-informasi intelijen di semua lini yang kita miliki," kata Jokowi.
Baca juga: Presiden Ingin Kemenhan Olah Informasi Intelijen dari Berbagai Lembaga di Indonesia
Jokowi menyebutkan, informasi intelijen itu selama ini berasal dari banyak institusi, antara lain Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian RI, serta Badan SIber dan Sandi Negara.
Menurut dia, beragam informasi itu harus dijadikan sebagai informasi yang solid untuk menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan.
"Ini harus diorkestrasi agar jadi informasi yang satu sehingga kita memutuskan policy, memutuskan kebijakan, itu betul, paling tidak mendekati benar," ujar Jokowi.
Ia pun mewanti-wanti agar jangan sampai potensi terjadinya sebuah peristiwa baru dilaporkan kepadanya saat sudah kejadian.
"Langkah kerja memang harus preventif terlebih dahulu, ini hati-hati. Ini akan terjadi, kemungkinan akan terjadi seperti ini, jangan sudah kejadian saya baru dikasih tahu," kata Jokowi.
Kontroversi Surat Perjanjian MBG di Blora: Keracunan Harus Dirahasiakan, Dikritik Keras DPRD |
![]() |
---|
Jokowi Arahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Pengamat: Menyedihkan, Kok Bicara Kekuasaan |
![]() |
---|
Tim Reformasi Polri Dibentuk, SETARA Ingatkan Jangan Terjebak Isu Jabatan |
![]() |
---|
Batal Bentuk TGPF, Prabowo Pilih Jalur Lembaga HAM untuk Investigasi Kerusuhan Agustus |
![]() |
---|
Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.