Baru 198 SPPG Kantongi Standar Higienis dan Sanitasi, Pemerintah Daerah Diminta Permudah Urus SLHS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang melaporkan ada 198 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah memenuhi standar hygiene dan sanitasi hingga akhir September 2025.

Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada SPPG yang bersangkutan.

Baca juga: Kepala BGN Dukung Penguatan Program MBG Lewat Pembentukan Undang-Undang

SLHS merupakan bukti tertulis bahwa usaha seperti restoran, katering, depot air minum, hotel, dan fasilitas umum lainnya, telah memenuhi standar kesehatan dan kebersihan yang ditetapkan pemerintah. Sertifikat ini bertujuan untuk menjamin keamanan pangan dan mencegah risiko kesehatan bagi masyarakat, serta memberikan kepercayaan kepada konsumen.

“Jumlah ini tersebar di Wilayah I sebanyak 102 SPPG, Wilayah II 35 SPPG, dan Wilayah III 61 SPPG,” kata Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang di Jakarta, Rabu (1/10).

Nanik menegaskan, SLHS merupakan salah satu persyaratan wajib yang ditetapkan BGN pada penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca juga: Kasus Pegawai SPPG MBG di Jaktim Aniaya Wartawan Berakhir Damai, Korban Maafkan Pelaku

Pihaknya menargetkan, semua SPPG yang sudah operasional agar mengurus penerbitan SLHS hingga Oktober 2025.

“Kami juga terus memonitor perkembangan sertifikasi SPPG setiap hari,” ujarnya.

Selain SLHS, BGN juga meminta SPPG mengurus sertifikasi lain seperti HACCP, NKV, hingga sertifikasi halal.

Saat ini, terdapat 26 SPPG yang memiliki HACCP, 15 SPPG bersertifikasi NKV, 106 SPPG memiliki HSP, 23 SPPG bersertifikat ISO 22000, 20 SPPG tersertifikasi ISO 45001, dan 34 SPPG mengantongi sertifikat halal.

Langkah ini ujar Nanik, diharapkan bisa membangun kepercayaan penerima manfaat dan masyarakat serta mewujudkan zero accident.

Masih dari laporan BGN, hingga awal September 2025, terdapat 7.477 SPPG sudah beroperasi.

BGN sendiri menargetkan total 31.000 unit dapat beroperasi sepanjang tahun ini untuk mendukung program MBG.

Di tempat terpisah, Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin berharap pemerintah daerah (pemda) dapat menyederhanakan proses pengurusan SLHS.

Adapun penerbitan SLHS menjadi wewenang Dinas Kesehatan di bawah masing-masing pemerintah daerah.

Ia mengatakan, telah melakukan  koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mempercepat penerbitan SLHS.

"Kami kemarin sudah koordinasi minta disederhanakan (urus SLHS). Saya sudah meeting dengan Pak Mendagri Tito. Dari Minggu sampai sekarang sudah ada penyederhanaan. Agar mempercepat penerbitan SLHS ini ke ribuan SPPG ini yang ada," kata Budi dalam Rapat Kerja di Komisi XI di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10).