PBB Ikut Simak Langkah Netanyahu yang Akan Gelar Operasi Kuasai Seluruh Gaza

Israel sejatinya tetap menguasai gerbang perbatasan Rafah dan Erez dengan mengontrol aliran barang dan manusia, serta mempertahankan blokade udara dan laut yang membuat Gaza seperti "penjara terbuka".

Keputusan Sharon pada tahun 2005 ini juga disebut-sebut sebagai alasan kebangkitan Hamas. 

Dengan kekuasaan Otoritas Palestina di Gaza yang lemah pasca-penarikan diri Israel, Hamas memanfaatkan kekosongan kekuasaan untuk memperkuat akar politik dan militer.

Mereka membangun jaringan sosial melalui klinik kesehatan, sekolah, dan program bantuan, sementara sayap militernya yakni Brigade al-Qassam memperkuat persenjataan melalui terowongan penyelundupan di perbatasan Mesir.

Puncaknya, dalam pemilihan umum Palestina 2006, Hamas memenangkan mayoritas kursi legislatif, mengalahkan partai Fatah yang dipimpin Mahmoud Abbas.

Kemenangan ini dianggap oleh banyak analis sebagai buah dari kegagalan Otoritas Palestina memenuhi kebutuhan rakyat pasca-2005 yang kemudian memicu konflik internal berdarah antara Hamas dan Fatah hingga akhirnya Hamas merebut kendali Gaza secara penuh pada 2007.

Bagi partai-partai sayap kanan Israel seperti Likud dan Jewish Home, keputusan Sharon dianggap sebagai "pengkhianatan" yang memicu bencana.

Mereka menyalahkan kebijakan 2005 sebagai penyebab naiknya kekuatan Hamas, dengan argumen bahwa penarikan diri tanpa jaminan keamanan justru memberi ruang bagi kelompok militan untuk berakar.

"Kami membangun tembok untuk melindungi diri dari teror, tetapi Sharon merobohkannya dan mengundang maut," ujar Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional era Netanyahu, dalam wawancara 2023.

Narasi ini kemudian menjadi fondasi bagi kebijakan Netanyahu di 2025 untuk "mengembalikan kendali penuh atas Gaza", sebagaimana terlihat dalam rencana operasi militer yang disebutkan dalam laporan Channel 12.

(Tribunnews.com/Bobby)