Zelensky Batasi Otonomi Lembaga Antikorupsi, Picu Protes Terbesar di Kyiv Sejak 2022

UU ini menjamin independensi NABU dan SAPO dalam menjalankan tugas investigasi dan penuntutan.

Menetapkan tata cara kerja, kewenangan, serta perlindungan bagi penyidik dan jaksa anti-korupsi agar terhindar dari tekanan politik.

3. Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan dan Pengawasan Proses Penuntutan

Mengatur peran Jaksa Agung dan institusi terkait dalam koordinasi dengan badan-badan anti-korupsi.

Secara umum, mengedepankan pemisahan fungsi antara penegakan hukum biasa dengan badan-badan khusus anti-korupsi.

5. UU Tentang Reformasi Peradilan dan Penegakan Hukum (2016-2019)

UU ini memperkuat mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan dan penuntutan.

Diperkenalkannya pengawasan ketat terhadap campur tangan politik dalam proses hukum, termasuk perlindungan terhadap pejabat anti-korupsi.

Pemilihan Jaksa Agung Sebelumnya

Sebelum kontroversi terkait pembatasan otonomi badan antikorupsi di Ukraina oleh Presiden Zelensky pada 2025, Jaksa Agung Ukraina dipilih melalui proses yang secara formal melibatkan beberapa lembaga negara dan pengaruh politik.

Berikut prosesnya:

1. Usulan oleh Presiden Ukraina

Presiden Ukraina memiliki peran sentral dalam memilih Jaksa Agung. Presiden mengajukan calon Jaksa Agung kepada Parlemen (Verkhovna Rada).

2. Persetujuan oleh Verkhovna Rada (Parlemen)

Calon Jaksa Agung harus mendapatkan persetujuan dari mayoritas anggota Parlemen Ukraina. 

Dengan kata lain, Presiden mengusulkan, tetapi keputusan akhir ada di tangan legislatif.

3. Periode Jabatan dan Independensi

Jaksa Agung menjabat selama masa yang ditentukan dalam hukum, biasanya 5 tahun, dan diharapkan bekerja secara independen, meskipun praktik politik sering memengaruhi jalannya institusi ini.

Sebelum adanya langkah Presiden Zelensky yang membatasi otonomi lembaga antikorupsi seperti NABU (Badan Anti-Korupsi Nasional Ukraina) dan SAPO (Kantor Jaksa Anti-Korupsi Spesialis), Jaksa Agung Ukraina bertanggung jawab atas pengawasan penuntutan pidana, termasuk dalam kasus korupsi.

Namun, sejak reformasi hukum anti-korupsi yang digalakkan sejak 2014-2015, sejumlah badan khusus (seperti NABU dan SAPO) dibentuk untuk menjalankan fungsi investigasi dan penuntutan secara lebih independen, guna mengurangi pengaruh politik dalam proses hukum.

(Tribunnews.com/Farra)

Artikel Lain Terkait Volodymyr Zelensky