Zelensky Batasi Otonomi Lembaga Antikorupsi, Picu Protes Terbesar di Kyiv Sejak 2022

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menandatangani rancangan  undang-undang kontroversial yang secara signifikan melemahkan otonomi lembaga-lembaga antikorupsi utama negara tersebut. 

Keputusan ini memicu gelombang protes terbesar di Kyiv sejak 2022, dengan ratusan warga turun ke jalan menentang langkah yang dianggap sebagai kemunduran besar dalam pemberantasan korupsi di Ukraina.

Pada Selasa (22/7/2025) malam, setelah parlemen Ukraina atau Verkhovna Rada meloloskan rancangan undang-undang tersebut, Zelenskyy segera menandatanganinya menjadi undang-undang.

UU yang disahkan memberikan kewenangan baru yang luas kepada Jaksa Agung Ukraina, yang secara langsung ditunjuk oleh presiden, untuk mengendalikan investigasi dan kasus-kasus yang sebelumnya independen ditangani oleh Biro Anti-Korupsi Nasional Ukraina (NABU) dan Kantor Kejaksaan Anti-Korupsi Khusus (SAPO).

NABU adalah badan investigasi independen yang didirikan untuk menyelidiki kasus korupsi di tingkat pemerintahan dan lembaga negara, termasuk kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi dan tokoh berpengaruh.

NABU berperan penting dalam mengungkap praktik korupsi yang tersebar luas di Ukraina.

Sementara SAPO merupakan kantor kejaksaan khusus yang bertugas mendakwa pelaku korupsi yang diungkap oleh NABU. 

SAPO memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam korupsi diadili secara hukum.

Keputusan Zelensky ini langsung menuai kecaman luas dari berbagai pihak, termasuk aktivis masyarakat sipil, veteran perang, dan mitra internasional Ukraina.

Para kritikus khawatir langkah ini akan membuka pintu bagi intervensi politik dan melemahkan kemampuan lembaga-lembaga tersebut dalam memberantas korupsi.

Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di pusat kota Kyiv, meneriakkan slogan seperti "Veto undang-undang tersebut!" dan membawa spanduk yang mengkritik keputusan pemerintah, dikutip dari The Guardian.

Demonstrasi serupa juga terjadi di kota-kota besar lain seperti Dnipro, Lviv, dan Odesa. 

Wali Kota Kyiv, Vitali Klitschko, bahkan turut serta dalam aksi protes tersebut.

“Ini adalah protes terbesar yang kami lihat sejak invasi Rusia dimulai,” kata Anastasia, seorang perancang gim berusia 26 tahun, kepada AFP.

Ia menambahkan bahwa RUU tersebut dipercepat pembahasannya, dan upaya ini jelas merupakan langkah yang terarah untuk mengkonsolidasikan kekuasaan.

Baca juga: Zelensky Minta Rudal Tomahawk ke AS, Benarkah Ukraina Bisa Hancurkan Moskow di Rusia?

Dampak Politik dan Reaksi Internasional

Uni Eropa mengecam keras keputusan ini, menyebutnya sebagai “langkah mundur yang serius” dalam upaya reformasi dan integrasi Ukraina ke dalam komunitas Eropa. 

Komisaris Eropa untuk Perluasan, Marta Kos, menegaskan bahwa pembongkaran independensi NABU dan SAPO mengancam proses Ukraina menuju keanggotaan Uni Eropa.

Para tokoh berpengaruh Ukraina, termasuk aktivis dan veteran, juga mengecam kebijakan ini sebagai pengkhianatan terhadap cita-cita negara untuk membangun demokrasi yang bersih dari korupsi dan oligarki. 

Mereka menyoroti bahwa pemberantasan korupsi menjadi salah satu syarat utama yang diajukan Uni Eropa agar Ukraina dapat bergabung dan mendapatkan dukungan finansial yang sangat dibutuhkan dalam perang melawan Rusia.

Vladyslava Kirstyuk, seorang remaja berusia 18 tahun, mengatakan bahwa ia takut Ukraina akan kembali ke masa kelam ketika kekuasaan terpusat dan tidak transparan merugikan rakyat, mengingat pengalamannya tumbuh di wilayah timur Ukraina yang pernah diduduki. 

"Saya tahu apa artinya jika satu orang memiliki semua kekuasaan, ketika tidak ada yang transparan dan semuanya merugikan Anda," kata remaja itu, dikutip dari Al Jazeera.

“Aku tidak ingin hal yang sama terjadi pada kita di sini," tambahnya.

RUU ini juga menuai kritik dari pimpinan NABU dan SAPO yang menyebutnya sebagai ancaman langsung terhadap independensi dan efektivitas lembaga mereka. 

Beberapa pejabat NABU bahkan ditangkap dan diperiksa dengan tuduhan terkait Rusia, yang oleh para aktivis dianggap sebagai langkah politisasi dan intimidasi.

Mantan duta besar AS untuk Moskow, Mike McFaul, dan mantan presiden Estonia, Toomas Hendrik Ilves, termasuk di antara pendukung internasional Ukraina yang menyuarakan keprihatinan atas situasi ini.

Seorang seniman Kyiv, Veronika Mol, menyatakan kekhawatirannya bahwa Ukraina bisa kembali ke era pemerintahan korup dan otoriter seperti di masa Viktor Yanukovych sebelum 2014. 

“Rakyatlah yang harus memegang kendali, bukan presiden atau pemerintah saja. Sangat menyedihkan kita masih harus mengingatkan hal ini,” katanya.

Demo di Ukraina Sejak Tahun 2022

Pada tahun 2022, demo pertama kali di Ukraina sejak invasi yaitu protes Anti-Invasi di wilayah yang Diduduki.

Yaitu tepatnya pada akhir Februari tahun 2022, warga di kota-kota yang diduduki Rusia seperti Kherson, Melitopol, Slavutych, Svatove, dan Nova Kakhovka, menggelar demonstrasi pro-Ukraina secara massal, mengibarkan bendera nasional dan memblokir kendaraan militer Rusia 

Di Slavutych, lebih dari 5.000 penduduk berkumpul menentang pendudukan, meski dihadapi tembakan peringatan oleh pasukan Rusia

Gerakan sipil Yellow Ribbon juga muncul di wilayah pendudukan sejak April 2022. 

Penduduk menggantung pita kuning dan bendera Ukraina sebagai simbol perlawanan damai.

Sejak akhir 2022 hingga 2023, muncul unjuk rasa di Kyiv, Odesa, Cherkasy, Dnipro, dan kota lainnya. 

Warga menuntut dana lokal dialihkan dari proyek infrastruktur ke sektor militer, terutama saat Ukraina memerlukan dukungan penuh dalam perang, dikutip dari Erudomian Press.

Di Odesa, sekitar 1.000 pendemo, meskipun masa darurat perang (martial law), menuntut pemerintah mengalihkan anggaran dari pembangunan jalan ke penguatan pasukan nasional 

Pada November 2023, keluarga para prajurit—terutama ibu dan anak, menggelar unjuk rasa di Odessa, Lviv, Khmelnytsky, dan Krivoy Rog. 

Mereka menuntut agar para tentara yang telah lama berada di garis depan segera dirotasi atau dimobilisasi kembali.

Demonstrasi yang dihadiri puluhan orang ini terkadang diiringi oleh penolakan dari pihak pemerintah meskipun aksi dianggap sah dan damai, dikutip dari AP News.

Hingga protes terbesar terjadi pada tahun ini, tepatnya pada 22 Juli 2025.

Di mana Presiden Zelensky menandatangani undang-undang kontroversial yang melemahkan lembaga antikorupsi NABU dan SAPO, memunculkan gelombang protes terbesar sejak invasi, dikutip dari Wall Street Journal.

Sekitar 1.500 demonstran berkumpul di depan kantor presiden Kyiv. Aksi juga terjadi di Dnipro, Lviv, dan Odesa, melibatkan mahasiswa, veteran, dan tokoh masyarakat menentang “kemunduruan demokrasi” dan intervensi politik dalam kasus korupsi.

UU Sebelumnya

Sebelum Presiden Zelensky memberlakukan RUU yang membatasi otonomi badan antikorupsi pada tahun 2025, Ukraina sudah memiliki beberapa undang-undang penting yang mengatur badan-badan anti-korupsi dan penegakan hukum terkait korupsi.

Berikut beberapa UU kunci yang menjadi dasar operasional badan-badan tersebut:

1. Undang-Undang Tentang Pemberantasan Korupsi (Anti-Corruption Legislation) – 2014-2015

Setelah Revolusi Maidan 2013-2014, Ukraina mengesahkan serangkaian undang-undang yang bertujuan membangun sistem anti-korupsi yang efektif.

Undang-undang ini mendirikan beberapa lembaga kunci seperti:

• NABU (National Anti-Corruption Bureau of Ukraine) sebagai badan investigasi independen untuk korupsi tingkat tinggi.
• SAPO (Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office) yang menangani penuntutan kasus-kasus yang diinvestigasi NABU.

2. Undang-Undang Tentang Status dan Fungsi NABU dan SAPO

UU ini menjamin independensi NABU dan SAPO dalam menjalankan tugas investigasi dan penuntutan.

Menetapkan tata cara kerja, kewenangan, serta perlindungan bagi penyidik dan jaksa anti-korupsi agar terhindar dari tekanan politik.

3. Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan dan Pengawasan Proses Penuntutan

Mengatur peran Jaksa Agung dan institusi terkait dalam koordinasi dengan badan-badan anti-korupsi.

Secara umum, mengedepankan pemisahan fungsi antara penegakan hukum biasa dengan badan-badan khusus anti-korupsi.

5. UU Tentang Reformasi Peradilan dan Penegakan Hukum (2016-2019)

UU ini memperkuat mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan dan penuntutan.

Diperkenalkannya pengawasan ketat terhadap campur tangan politik dalam proses hukum, termasuk perlindungan terhadap pejabat anti-korupsi.

Pemilihan Jaksa Agung Sebelumnya

Sebelum kontroversi terkait pembatasan otonomi badan antikorupsi di Ukraina oleh Presiden Zelensky pada 2025, Jaksa Agung Ukraina dipilih melalui proses yang secara formal melibatkan beberapa lembaga negara dan pengaruh politik.

Berikut prosesnya:

1. Usulan oleh Presiden Ukraina

Presiden Ukraina memiliki peran sentral dalam memilih Jaksa Agung. Presiden mengajukan calon Jaksa Agung kepada Parlemen (Verkhovna Rada).

2. Persetujuan oleh Verkhovna Rada (Parlemen)

Calon Jaksa Agung harus mendapatkan persetujuan dari mayoritas anggota Parlemen Ukraina. 

Dengan kata lain, Presiden mengusulkan, tetapi keputusan akhir ada di tangan legislatif.

3. Periode Jabatan dan Independensi

Jaksa Agung menjabat selama masa yang ditentukan dalam hukum, biasanya 5 tahun, dan diharapkan bekerja secara independen, meskipun praktik politik sering memengaruhi jalannya institusi ini.

Sebelum adanya langkah Presiden Zelensky yang membatasi otonomi lembaga antikorupsi seperti NABU (Badan Anti-Korupsi Nasional Ukraina) dan SAPO (Kantor Jaksa Anti-Korupsi Spesialis), Jaksa Agung Ukraina bertanggung jawab atas pengawasan penuntutan pidana, termasuk dalam kasus korupsi.

Namun, sejak reformasi hukum anti-korupsi yang digalakkan sejak 2014-2015, sejumlah badan khusus (seperti NABU dan SAPO) dibentuk untuk menjalankan fungsi investigasi dan penuntutan secara lebih independen, guna mengurangi pengaruh politik dalam proses hukum.

(Tribunnews.com/Farra)

Artikel Lain Terkait Volodymyr Zelensky