Zelensky Batasi Otonomi Lembaga Antikorupsi, Picu Protes Terbesar di Kyiv Sejak 2022

Gerakan sipil Yellow Ribbon juga muncul di wilayah pendudukan sejak April 2022. 

Penduduk menggantung pita kuning dan bendera Ukraina sebagai simbol perlawanan damai.

Sejak akhir 2022 hingga 2023, muncul unjuk rasa di Kyiv, Odesa, Cherkasy, Dnipro, dan kota lainnya. 

Warga menuntut dana lokal dialihkan dari proyek infrastruktur ke sektor militer, terutama saat Ukraina memerlukan dukungan penuh dalam perang, dikutip dari Erudomian Press.

Di Odesa, sekitar 1.000 pendemo, meskipun masa darurat perang (martial law), menuntut pemerintah mengalihkan anggaran dari pembangunan jalan ke penguatan pasukan nasional 

Pada November 2023, keluarga para prajurit—terutama ibu dan anak, menggelar unjuk rasa di Odessa, Lviv, Khmelnytsky, dan Krivoy Rog. 

Mereka menuntut agar para tentara yang telah lama berada di garis depan segera dirotasi atau dimobilisasi kembali.

Demonstrasi yang dihadiri puluhan orang ini terkadang diiringi oleh penolakan dari pihak pemerintah meskipun aksi dianggap sah dan damai, dikutip dari AP News.

Hingga protes terbesar terjadi pada tahun ini, tepatnya pada 22 Juli 2025.

Di mana Presiden Zelensky menandatangani undang-undang kontroversial yang melemahkan lembaga antikorupsi NABU dan SAPO, memunculkan gelombang protes terbesar sejak invasi, dikutip dari Wall Street Journal.

Sekitar 1.500 demonstran berkumpul di depan kantor presiden Kyiv. Aksi juga terjadi di Dnipro, Lviv, dan Odesa, melibatkan mahasiswa, veteran, dan tokoh masyarakat menentang “kemunduruan demokrasi” dan intervensi politik dalam kasus korupsi.

UU Sebelumnya

Sebelum Presiden Zelensky memberlakukan RUU yang membatasi otonomi badan antikorupsi pada tahun 2025, Ukraina sudah memiliki beberapa undang-undang penting yang mengatur badan-badan anti-korupsi dan penegakan hukum terkait korupsi.

Berikut beberapa UU kunci yang menjadi dasar operasional badan-badan tersebut:

1. Undang-Undang Tentang Pemberantasan Korupsi (Anti-Corruption Legislation) – 2014-2015

Setelah Revolusi Maidan 2013-2014, Ukraina mengesahkan serangkaian undang-undang yang bertujuan membangun sistem anti-korupsi yang efektif.

Undang-undang ini mendirikan beberapa lembaga kunci seperti:

• NABU (National Anti-Corruption Bureau of Ukraine) sebagai badan investigasi independen untuk korupsi tingkat tinggi.
• SAPO (Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office) yang menangani penuntutan kasus-kasus yang diinvestigasi NABU.

2. Undang-Undang Tentang Status dan Fungsi NABU dan SAPO