Trump Sahkan Visa Integrity Fee, Warga Asing yang Ingin Liburan ke AS Harus Bayar Biaya Tambahan

Namun, proses dan mekanisme pengembalian tersebut hingga kini masih belum jelas.

Dalam aturan yang tertuang dalam One Big Beautiful Bill Act, disebutkan bahwa pemegang visa berhak mengajukan pengembalian dana jika mereka mematuhi seluruh ketentuan visa.

Termasuk kewajiban meninggalkan Amerika Serikat dalam lima hari setelah masa berlaku visa berakhir.

Kendati begitu, belum ada penjelasan resmi mengenai bagaimana proses pengajuan refund tersebut dilakukan, atau lembaga mana yang bertanggung jawab untuk menanganinya.

“Visa Integrity Fee membutuhkan koordinasi lintas-lembaga sebelum diterapkan secara efektif,” kata juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) dalam pernyataan tertulis kepada CBS MoneyWatch.

Pernyataan itu menegaskan bahwa proses pengembalian uang masih berada dalam tahap penyusunan teknis, dan masyarakat diminta untuk menunggu kejelasan lebih lanjut dari instansi terkait.

Pangkas Imigran Ilegal di AS

Menurut pejabat Gedung Putih, Visa Integrity Fee dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan terhadap masa berlaku visa.

“Biaya ini akan menambah lapisan tanggung jawab dan menjadi filter awal yang efektif,” kata juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS).

Namun, kebijakan ini juga menuai kontroversi dan kritik dari berbagai kelompok hak asasi manusia, asosiasi pendidikan tinggi, serta sektor bisnis.

Banyak pihak menyebut kebijakan ini sebagai beban tambahan yang tidak proporsional, terutama bagi pelajar internasional dan pekerja teknologi dari luar negeri.

Dengan total biaya visa yang kini bisa mencapai 785 dolar AS atau lebih, kelompok rentan dinilai akan semakin sulit mengakses jalur legal menuju Amerika.

Kebijakan Visa Integrity Fee juga menimbulkan kekhawatiran dalam sektor pendidikan tinggi dan inovasi, karena AS selama ini dikenal sebagai tujuan utama mahasiswa internasional dan profesional teknologi global.

“Kebijakan ini bisa merusak reputasi AS sebagai negara yang ramah pendidikan dan keterbukaan,” ujar Steven A. Brown, pakar hukum imigrasi dari Houston.

(Tribunnews.com/Namira)