Trump Sahkan Visa Integrity Fee, Warga Asing yang Ingin Liburan ke AS Harus Bayar Biaya Tambahan

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump resmi menetapkan pungutan biaya integritas visa atau Visa Integrity Fee atau Biaya Integritas Visa bagi warga Negara Asing (WNA) sebesar 250 dolar AS atau Rp 4 juta.

Adapun pungatan tersebut tertuang dalam "One Big Beautiful Bill Act," undang-undang anggaran dan pemotongan pajak yang disahkan pada 4 Juli lalu, dan mulai berlaku per 1 Oktober 2025 mendatang.

Tak hanya turis, biaya tambahan ini akan dikenakan kepada pelajar internasional, pelancong bisnis, hingga pekerja asing seperti pemegang visa H-1B.

Berdasarkan data Departemen Luar Negeri AS, lebih dari 10 juta visa non-imigran diterbitkan sepanjang tahun 2023.

Kebijakan ini menjadi sorotan karena menambah beban biaya administrasi bagi warga negara asing yang ingin masuk ke AS.

Menurut Layanan Penelitian Kongres AS, sebagian besar pemegang visa selama ini mematuhi masa berlaku visa.

Namun, sekitar 42 persen dari 11 juta imigran ilegal di AS memasuki negara tersebut secara legal namun tidak pulang sesuai waktu yang ditentukan. Hal inilah yang mendorong pemerintahan Trump memperketat kebijakan imigrasi.

Mengutip dari Forbes, Visa Integrity Fee bersifat wajib, tidak menggantikan biaya visa reguler, dan tidak dapat dibebaskan.

Biaya yang akan dikenakan kepada para wisatawan minimal 250 dolar (sekitar Rp 4 juta) selama tahun fiskal AS tahun 2025, yang berlangsung sejak 1 Oktober 2024 hingga 30 September 2025.

Namun, Menteri Keamanan Dalam Negeri bebas menetapkan biaya yang lebih tinggi, sesuai dengan ketentuan.

Baca juga: Kebijakan Trump Picu Boikot Global: Turis Dunia Ogah ke AS, Sektor Pariwisata di Ambang Krisis

Adapun biaya integritas visa berlaku untuk semua pengunjung yang membutuhkan visa non-imigran, yang meliputi turis, pelancong bisnis, dan pelajar internasional.

"Untuk contoh, seorang pekerja H-1B yang telah membayar biaya aplikasi sebesar 205 dolar sekarang harus membayar total 455 dolar setelah biaya ini diberlakukan," kata Steven A. Brown, seorang mitra di firma hukum imigrasi yang berbasis di Houston, Reddy Neumann Brown PC, dalam sebuah posting di situs web perusahaannya.

Selain itu, biaya tersebut harus dibayarkan di atas "Biaya Formulir I-94," yang dinaikkan oleh One Big Beautiful Bill Act dari 6 dolar menjadi 24 dolar.

Biaya tersebut harus dibayarkan oleh siapa saja yang diharuskan menyerahkan catatan kedatangan dan keberangkatan Formulir I-94, yang berlaku untuk sebagian besar pelancong.

Visa Integrity Fee Bisa Dikembalikan

Pemerintah Amerika Serikat menyebut bahwa biaya tambahan sebesar 250 dolar AS dalam kebijakan Visa Integrity Fee dapat dikembalikan kepada pemegang visa non-imigran.

Namun, proses dan mekanisme pengembalian tersebut hingga kini masih belum jelas.

Dalam aturan yang tertuang dalam One Big Beautiful Bill Act, disebutkan bahwa pemegang visa berhak mengajukan pengembalian dana jika mereka mematuhi seluruh ketentuan visa.

Termasuk kewajiban meninggalkan Amerika Serikat dalam lima hari setelah masa berlaku visa berakhir.

Kendati begitu, belum ada penjelasan resmi mengenai bagaimana proses pengajuan refund tersebut dilakukan, atau lembaga mana yang bertanggung jawab untuk menanganinya.

“Visa Integrity Fee membutuhkan koordinasi lintas-lembaga sebelum diterapkan secara efektif,” kata juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) dalam pernyataan tertulis kepada CBS MoneyWatch.

Pernyataan itu menegaskan bahwa proses pengembalian uang masih berada dalam tahap penyusunan teknis, dan masyarakat diminta untuk menunggu kejelasan lebih lanjut dari instansi terkait.

Pangkas Imigran Ilegal di AS

Menurut pejabat Gedung Putih, Visa Integrity Fee dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan terhadap masa berlaku visa.

“Biaya ini akan menambah lapisan tanggung jawab dan menjadi filter awal yang efektif,” kata juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS).

Namun, kebijakan ini juga menuai kontroversi dan kritik dari berbagai kelompok hak asasi manusia, asosiasi pendidikan tinggi, serta sektor bisnis.

Banyak pihak menyebut kebijakan ini sebagai beban tambahan yang tidak proporsional, terutama bagi pelajar internasional dan pekerja teknologi dari luar negeri.

Dengan total biaya visa yang kini bisa mencapai 785 dolar AS atau lebih, kelompok rentan dinilai akan semakin sulit mengakses jalur legal menuju Amerika.

Kebijakan Visa Integrity Fee juga menimbulkan kekhawatiran dalam sektor pendidikan tinggi dan inovasi, karena AS selama ini dikenal sebagai tujuan utama mahasiswa internasional dan profesional teknologi global.

“Kebijakan ini bisa merusak reputasi AS sebagai negara yang ramah pendidikan dan keterbukaan,” ujar Steven A. Brown, pakar hukum imigrasi dari Houston.

(Tribunnews.com/Namira)