Mantan PM Israel, Lapid & Olmert Kecam Rencana Israel untuk Dirikan Kamp 'Kota Kemanusiaan' di Rafah

Mantan PM Israel, Lapid & Olmert Kecam Rencana Israel untuk Dirikan Kamp 'Kota Kemanusiaan' di Rafah

TRIBUNNEWS.COM- Dua politisi terkemuka Israel mengkritik rencana pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mendirikan apa yang disebutnya “kota kemanusiaan” di Gaza selatan, dengan mengatakan bahwa usulan tersebut sama saja dengan menahan warga Palestina di “kamp konsentrasi”.

Mantan perdana menteri Israel ikut menyuarakan keprihatinan atas rencana pemerintah saat ini untuk mendirikan 'kota kemanusiaan' di atas reruntuhan Rafah.

Mantan Perdana Menteri Yair Lapid dan Ehud Olmert melontarkan kritik pada hari Minggu ketika pasukan Israel terus membombardir Gaza, menewaskan sedikitnya 95 warga Palestina sepanjang hari.

Lapid, pemimpin partai oposisi terbesar Israel, mengatakan kepada Radio Angkatan Darat Israel bahwa "tidak ada hal baik" yang akan dihasilkan dari rencana untuk membangun "kota kemanusiaan" di atas reruntuhan kota Rafah.

“Itu ide yang buruk dari setiap perspektif – keamanan, politik, ekonomi, logistik,” katanya.

“Saya tidak suka menggambarkan kota kemanusiaan sebagai kamp konsentrasi, tetapi jika keluar darinya dilarang, maka itu adalah kamp konsentrasi,” tambahnya.

Baca juga: Israel Gencarkan Penghancuran Rafah untuk Persiapkan Rencana Pemindahan Paksa Warga Gaza

Lapid menjabat sebagai perdana menteri Israel selama enam bulan pada tahun 2022.

Menurut pemerintah Israel, "kota kemanusiaan" ini awalnya akan menampung 600.000 warga Palestina terlantar yang saat ini tinggal di tenda-tenda di daerah al-Mawasi yang padat penduduk di sepanjang pantai selatan Gaza. Namun, pada akhirnya, seluruh penduduk enklave yang berjumlah lebih dari dua juta jiwa akan dipindahkan ke sana.

Citra satelit menunjukkan pasukan Israel telah meningkatkan operasi pembongkaran di Rafah dalam beberapa bulan terakhir. Pada 4 April, jumlah bangunan yang hancur mencapai sekitar 15.800. Pada 4 Juli, jumlahnya meningkat menjadi 28.600.

Olmert, yang menjabat sebagai perdana menteri Israel dari tahun 2006 hingga 2009, juga mengecam rencana Israel tersebut.