Trump Ancam Tarif Tambahan 10 Persen untuk Negara yang Ikuti Kebijakan Ekonomi BRICS

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump kembali melontarkan ancaman soal kebijakan dagang.

Kali ini, lewat unggahan di platform Truth Social pada Minggu (6/7/2025), Trump menyatakan akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen kepada negara-negara yang mendukung kebijakan BRICS.

“Negara mana pun yang mendukung kebijakan anti-Amerika dari BRICS, akan dikenakan tarif tambahan sebesar 10 persen."

"Tidak ada pengecualian untuk kebijakan ini,” tegas Trump, seperti dikutip dari BBC News dan TASS.

Ancaman terbaru Trump muncul di tengah meningkatnya tensi dagang dan geopolitik.

Ia telah lama mengkritik BRICS sebagai aliansi yang dirancang untuk menantang dominasi Amerika Serikat dan sekutunya di Barat.

Pada 2024, Trump juga pernah mengancam akan mengenakan tarif 100 persen jika BRICS merealisasikan rencana membuat mata uang sendiri untuk menyaingi dolar AS.

Komentar Trump kali ini menyusul kritik dari BRICS terhadap serangan militer AS dan Israel ke Iran sejak 13 Juni lalu, termasuk ke fasilitas nuklir Iran.

BRICS merupakan aliansi ekonomi yang kini mencakup Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, serta anggota baru seperti Indonesia, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Blok ini disebut mewakili lebih dari separuh populasi dunia.

Pada KTT ke-17 BRICS yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, para pemimpin menyerukan reformasi lembaga keuangan global seperti Dana Moneter Internasional (IMF).

Baca juga: Daftar Negara BRICS yang Terancam Kena Tambahan Tarif Resiprokal 10 Persen 

Mereka juga menyoroti tarif perdagangan yang dinilai merugikan stabilitas ekonomi dunia.

Dalam pernyataan bersama, menteri keuangan negara-negara BRICS menilai tarif sebagai “ancaman terhadap perdagangan global yang menimbulkan ketidakpastian.”

Xi Jinping dan Putin Tak Terlihat di KTT BRICS

Presiden Tiongkok Xi Jinping absen dalam KTT ini dan diwakili oleh Perdana Menteri Li Qiang.

Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri acara secara daring karena status buronan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang di Ukraina.