Momen Akrab Prabowo Saat Sesi Foto KTT BRICS 2025, Sempat Berbincang dengan Wakil Menteri Kazakhstan

TRIBUNNEWS.COM, BRASIL – Presiden RI Prabowo Subianto tampak menjalin interaksi hangat dengan sejumlah tokoh dalam sesi foto bersama anggota dan mitra BRICS 2025 yang digelar pada hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17 di Rio De Janeiro, Brasil, Senin (7/7/2025).

Sesi foto berlangsung di atas panggung utama berlatar pemandangan ikonik Brasil dan logo besar BRICS 2025.

Saat itu, Prabowo sempat bersalaman dan berbincang singkat dengan Wakil Menteri Energi Kazakhstan, Alibek Zhamauov. 

Keduanya terlihat tersenyum sebelum bergeser ke posisi foto resmi. Selain itu, Presiden Prabowo juga mendapat salam dari salah satu petinggi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang turut hadir mewakili mitra global. 

Setelah itu, Prabowo turut mengikuti sesi foto bersama para pemimpin negara anggota BRICS dan mitra undangan. Mantan Menteri Pertahanan RI itu berdiri diapit Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa dan Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly.

Para pemimpin BRICS tampak menggenggam tangan satu sama lainnya sebelum berpose resmi di podium yang bertuliskan “BRICS Brasil 2025”.

Dalam forum ini, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, mengatakan Prabowo mengusulkan inisiatif South–South Economic Compact.

Ia menjelaskan bahwa compact ini dimaksudkan untuk memperkuat kerja sama ekonomi antarnegara berkembang.

“Bapak Presiden sempat mengusulkan adalah South–South Economic Compact. Tujuannya adalah agar negara-negara BRICS menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara Global South untuk perdagangan,” ujar Wamenlu.

Ia menjelaskan compact tersebut juga diharapkan membuka jalan bagi negara-negara berkembang untuk terintegrasi ke dalam rantai pasok global secara lebih setara.

“Untuk juga lebih mengintegrasikan perekonomiannya, untuk menjadi bagian dari supply chain,” katanya.

Gagasan ini disampaikan dalam konteks kekhawatiran negara-negara anggota BRICS terhadap melemahnya sistem multilateral dan meningkatnya pelanggaran hukum internasional. 

Menurutnya, negara berkembang dinilai membutuhkan tatanan global yang lebih adil agar dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Baca juga: Prabowo Usul Compact Ekonomi Selatan–Selatan di BRICS, Dorong Akses Perdagangan Negara Berkembang

“Selama ini negara-negara berkembang bisa maju karena adanya kedamaian dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Tapi dalam beberapa tahun terakhir ini kita melihat semakin melemahnya sistem multilateral,” pungkasnya.