KTT BRICS di Brasil
Tanggapi Ancaman Trump soal Tarif Tambahan, Wamenlu Tegaskan BRICS Bukan untuk Lawan AS
Wamenlu menegaskan bahwa forum BRICS tidak memiliki agenda untuk melawan Amerika Serikat (AS).
Penulis:
Igman Ibrahim
Editor:
Dewi Agustina
TRIBUNNEWS.COM, RIO DE JANEIRO – Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Christiawan Nasir menegaskan bahwa forum BRICS tidak memiliki agenda untuk melawan Amerika Serikat (AS).
Hal tersebut sekaligus menanggapi ancaman dari Presiden AS Donald Trump yang menyebut akan mengenakan tarif tambahan bagi negara BRICS yang anti kebijakan AS.
Baca juga: Prabowo Tegaskan Komitmen Multilateralisme, Tolak Perang dan Standar Ganda di Forum BRICS
Bahkan, ia mengancam akan menaikkan tarif tambahan 10 persen.
Ia menegaskan bahwa BRICS justru hadir sebagai wadah untuk memperkuat kerja sama antarnegara berkembang. Sebaliknya bukan untuk membentuk blok tandingan terhadap barat.
"Pertemuan BRICS ini tujuannya mempersatukan negara berkembang untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Jadi tidak ada langkah-langkah untuk melawan satu negara atau satu kelompok negara," ujar Arrmanatha usai mendampingi Presiden Prabowo di Pangkalan Militer Galeao di Rio de Janeiro, Brasil, Senin (7/7/2025) siang.

Ia juga menyoroti bahwa banyak isu yang berkembang di luar forum tidak mencerminkan diskusi yang sebenarnya terjadi di dalam ruang sidang BRICS.
"Yang dibahas itu soal lingkungan hidup, kesehatan, situasi global, dan bagaimana memperkuat multilateralisme untuk mendukung negara berkembang," ujarnya.
Arrmanatha mengatakan pemerintah Indonesia tidak akan terpancing oleh retorika politik luar negeri yang tidak berdasar.
Baca juga: Prabowo di KTT BRICS 2025 Penting bagi Masa Depan Indonesia
"Kita tidak bisa mengontrol apa yang disampaikan oleh Presiden Amerika atau negara lainnya. Tapi isu seperti itu tidak menjadi pembahasan di BRICS," tambahnya.
Sebagai informasi, Indonesia baru resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025.
KTT kali ini merupakan yang pertama dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara anggota penuh.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.