Orang Yahudi akan Bunuh Orang Yahudi, Politisi Israel Peringatkan akan Kemungkinan Perang Saudara

Oleh karena itu, Mahkamah Agung telah lama berdiri sebagai sarana mencegah politisi dalam koalisi penguasa mengubah hakikat Negara secara mendasar, bertindak sebagai kekuatan penyeimbang bagi pemerintah.

Amandemen yang diusulkan Netanyahu terhadap sistem ini, yang lebih tepat digambarkan sebagai perombakan peradilan, akan memungkinkan koalisinya untuk membuat undang-undang baru, memengaruhi bagaimana hakim Mahkamah Agung dipilih, dan secara drastis membatasi kewenangan yang dipegang oleh pengadilan untuk membatalkan undang-undang. 

Contohnya adalah “ RUU kewajaran ” yang awalnya disahkan pada bulan Juli 2023, yang berupaya mencegah Mahkamah Agung membatalkan keputusan pemerintah yang dianggap “sangat tidak masuk akal”.

Secara keseluruhan, pemerintah koalisi sayap kanan Israel, yang terdiri dari partai-partai keagamaan ekstremis, dianggap berupaya memanfaatkan perombakan peradilan untuk mengesahkan serangkaian undang-undang yang akan menjadikan Israel negara teokratis. 

Tentu saja, banyak warga Israel di kalangan militer, badan intelijen, partai politik, dan elite keuangan khawatir tentang perubahan mendasar seperti itu pada sifat negara mereka dan lembaga-lembaganya, sehingga memicu reaksi keras terhadap Netanyahu.

Pada awal perang genosida di Gaza, Israel telah membentuk pemerintahan perang darurat, yang mencakup sejumlah pejabat senior dari berbagai kubu politik. Karena terkejut dengan kekalahan mendadak Komando Selatan Israel dan terpaku pada apa yang akan terjadi selanjutnya, isu reformasi hukum menjadi tidak relevan untuk beberapa waktu. 

Namun, tanda-tanda yang ada menunjukkan krisis dalam negeri belum berakhir, karena Netanyahu dengan cepat menyalahkan para pemimpin komunitas intelijennya sendiri atas kegagalan 7 Oktober, yang memicu pertikaian internal yang tidak dapat diatasi dengan permintaan maafnya yang terlambat.

Pada bulan Juni 2024, tokoh oposisi Benny Gantz dan mantan kepala militer Gadi Eisenkot telah mengundurkan diri dari kabinet, sehingga meruntuhkan pemerintahan persatuan yang rapuh. Hal ini membuka jalan bagi Netanyahu untuk menegaskan kembali agenda kekuasaannya – yang pertama kali dimulai dengan kedok reformasi peradilan.

Pada bulan November 2024, menteri pertahanan yang juga buron , Yoav Gallant, yang telah berulang kali berselisih dengan Netanyahu, dipaksa mengundurkan diri . Ia digantikan oleh Israel Katz, seorang loyalis lama dengan pengalaman terbatas. Sementara itu, mantan saingannya Gideon Saar diangkat sebagai menteri luar negeri – sebuah upaya strategis untuk mengkooptasi perbedaan pendapat.

Membentuk kembali komando Israel

Pada bulan yang sama, dua ajudan senior perdana menteri Israel didakwa karena membahayakan keamanan negara dengan menyalurkan informasi rahasia langsung ke Netanyahu dan melewati jalur resmi. 

Pengungkapan ini bermula dari apa yang disebut skandal "Bibi Files" – kumpulan materi yang merusak yang disembunyikan selama berbulan-bulan berdasarkan perintah bungkam yang diberlakukan pada media Israel.

Menurut Haaretz , "Lingkaran dalam Netanyahu terlibat dalam penyelidikan." Laporan tersebut merinci bagaimana perdana menteri melindungi dirinya dari tanggung jawab langsung melalui lapisan loyalis yang dikontrol ketat, menciptakan apa yang digambarkan media tersebut sebagai "zona kekebalan untuk dirinya sendiri - lapisan ajudan dan penasihat yang memisahkannya dari kecurigaan terbaru."

Dengan penyelidikan Shin Bet yang terbatas pada kebocoran selektif dan polisi Israel yang secara efektif dinetralisir oleh bayang-bayang Menteri Keamanan sayap kanan Itamar Ben Gvir yang membayangi, Netanyahu tetap tak tersentuh. 

Ben Gvir sempat mengundurkan diri selama jeda operasi di Gaza, hanya untuk muncul kembali saat pertikaian Netanyahu dengan kepala Shin Bet Ronen Bar kembali memanas.

Di tengah kebuntuan kelembagaan ini, Netanyahu menyerahkan tanggung jawab atas gencatan senjata dan negosiasi tahanan dengan Hamas kepada orang kepercayaannya Ron Dermer.