Israel akan Bentuk 'Administrasi Migrasi' untuk Memfasilitasi Pembersihan Etnis Palestina dari Gaza

Israel akan Bentuk 'Administrasi Migrasi' untuk Memfasilitasi Pembersihan Etnis Palestina di Gaza

TRIBUNNEWS.COM- Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan pada tanggal 9 Maret bahwa pemerintah Israel akan membentuk "administrasi migrasi" untuk memfasilitasi pengusiran warga Palestina dari rumah dan tanah mereka di Jalur Gaza.

Menteri Keuangan Israel Bezael Smotrich mengatakan rencana Presiden AS Trump untuk membangun kembali Gaza sebagai 'Riviera Timur Tengah' sedang 'berbentuk'.

"Kami tengah membangun pemerintahan migrasi, kami tengah mempersiapkannya di bawah kepemimpinan Perdana Menteri [Benjamin Netanyahu] dan Menteri Pertahanan [Israel Katz]," kata Smotrich di Kaukus Tanah Israel di Knesset.

"Anggaran tidak akan menjadi kendala," imbuhnya.

Sejak dimulainya genosida Israel terhadap warga Palestina di Gaza pada Oktober 2023, para pemimpin Israel telah membahas skema untuk membersihkan etnis Gaza dan mengganti penduduk asli Palestina dengan pemukim Yahudi.

Militer Israel telah membuat Gaza hampir tidak dapat dihuni setelah lebih dari setahun serangan udara tanpa henti, menjatuhkan puluhan ribu bom yang disediakan AS ke rumah-rumah, bangunan tempat tinggal, masjid, gereja, sekolah, rumah sakit, serta infrastruktur air dan listrik.

Presiden AS Donald Trump baru-baru ini mengemas ulang rencana Israel untuk mengusir paksa warga Gaza, dengan mengklaim bahwa ia akan membangun kembali Gaza dan menjadikannya "Riviera Timur Tengah" setelah warga Palestina diusir.

"Rencana ini mulai terbentuk, dengan tindakan berkelanjutan yang dikoordinasikan dengan pemerintahan (AS)," kata Smotrich pada hari Minggu, merujuk pada usulan Trump.

Smotrich mengklaim bahwa "sumber-sumber di pemerintahan Amerika" sepakat "bahwa mustahil bagi dua juta orang yang memiliki kebencian terhadap Israel untuk tetap berada dalam jarak sepelemparan batu dari perbatasan."

Perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 50.000 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak.

"Pemerintahan migrasi" yang baru akan berada di bawah Kementerian Pertahanan Israel, dengan tujuan mengusir semua warga Palestina secepat mungkin jika logistik memungkinkan.

"Jika kita memindahkan 5.000 orang per hari, itu akan memakan waktu satu tahun," kata Smotrich. "Ini adalah operasi logistik yang sangat besar – bukan hanya bus yang membawa mereka, kita perlu tahu siapa yang akan pergi, ke negara mana, berapa usia mereka, pelatihan kejuruan, operasi besar yang sedang kita persiapkan."

"Hal ini berpotensi menciptakan perubahan bersejarah di Timur Tengah dan bagi negara Israel," jelas Smotrich, yang telah berulang kali mendukung dimulainya kembali perang daripada mencapai gencatan senjata untuk memenangkan kembalinya tawanan Israel yang masih ditahan oleh Hamas di Gaza.

Hamas memperbarui seruannya pada hari Minggu untuk beralih ke fase kedua gencatan senjata Gaza.