Menlu Rusia, Sergey Lavrov: Implementasi Gencatan Senjata Fase Kedua di Gaza Menghadapi Tantangan

Menlu Rusia, Sergey Lavrov: Implementasi Gencatan Senjata Fase Kedua di Gaza Menghadapi Tantangan

TRIBUNNEWS.COM- Menteri luar negeri Rusia Sergey Lavrov membahas tantangan yang dihadapi fase kedua gencatan senjata Gaza, dialog dengan Suriah, dan tuduhan terkait konflik Libya.

Moskow melaporkan adanya tantangan dalam melaksanakan perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan pendudukan Israel di Gaza, menurut Kementerian Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov. 

"Kami sudah menerima sinyal bahwa akan ada masalah dengan tahap kedua [gencatan senjata] dan mungkin sudah dimulai," kata Lavrov, menyampaikan bahwa kalangan Israel tidak puas dengan cara Hamas memenuhi kewajibannya sepanjang tahap pertama. 

Ia juga mencatat kesenjangan dalam penerapan gencatan senjata, menyoroti pembunuhan warga Palestina yang terus berlanjut meskipun ada kesepakatan. 

Ia membandingkan jumlah korban tewas Palestina dengan perang Ukraina-Rusia, dengan mengatakan bahwa jumlah korban tewas "dua kali lebih sedikit dalam sepuluh tahun di kedua belah pihak." 

Menurut laporan statistik Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza yang diterbitkan pada hari Senin, jumlah korban tewas akibat serangan Israel yang sedang berlangsung telah meningkat menjadi 47.518 , selain 111.612 korban luka-luka sejak 7 Oktober 2023. 

Laporan itu juga mencatat bahwa banyak korban masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalan, di mana tim penyelamat tidak dapat menjangkau mereka.

Menurut diplomat Rusia, pendirian negara Palestina diduga akan menormalisasi hubungan pendudukan dengan dunia Arab, seraya mencatat bahwa apa yang disebut solusi "dua negara" didukung oleh semua pihak eksternal, termasuk pemerintahan Biden.

Sebaliknya, Lavrov juga menyoroti bahwa meskipun pemerintahan Trump tidak menjelaskan pendiriannya mengenai masalah ini, ia justru mempromosikan perjanjian normalisasi dan mengakui kendali "Israel" atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki, sehingga membalikkan inisiatif Arab tahun 2002 yang menyerukan negara Palestina berdasarkan resolusi PBB.

Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa inisiatif perdamaian tersebut awalnya diusulkan oleh Arab Saudi dan disetujui oleh Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam. 
"Jadi, kita dapat mengatakan bahwa pembentukan negara Palestina akan mengarah pada pemulihan hubungan Israel dengan seluruh dunia Islam, setidaknya, ini yang muncul dari keputusan yang baru saja saya sebutkan," asumsinya. 

Dialog yang buruk dengan Suriah, Barat dan konflik Libya

Mengenai hubungan dengan Suriah, Lavrov menyatakan kekhawatirannya mengenai kepemimpinan baru Suriah di bawah Presiden transisi Ahmad al-Sharaa, dengan mencatat bahwa "dialog dan pemahaman tidak begitu baik."

Ia menekankan perlunya dialog nasional yang aktif dan konstruktif, dengan mengutamakan masa depan rakyat Suriah di atas keuntungan geopolitik.

Lavrov juga mengkritik upaya untuk mengecualikan Rusia , Cina, dan Iran dari mendukung penyelesaian Suriah, yang menunjukkan tindakan tersebut mencerminkan niat Barat untuk menyingkirkan pesaingnya.