BBM Impor Belum Juga Terserap, Kementerian ESDM Panggil Pengelola SPBU Swasta
Kementerian ESDM akan menggelar pertemuan dengan pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta soal BBM impor
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menggelar pertemuan dengan pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menuturkan, pertemuan akan membahas mengenai belum dilakukannya pembelian base fuel dari Bahan Bakar Minyak (BBM) impor yang disediakan oleh Pertamina.
"Di Kantor Migas, jadi mungkin kita tunggu saja nanti sore ya. Info yang lebih pasti lagi mengenai kesepakatan yang ada," ujar Laode di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Ia menyampaikan, Kementerian ESDM akan bertemu dengan para pengusaha SPBU berkaitan dengan kesepakatan antarbadan usaha.
"Ini kesepakatan tersebut saya akan dapatkan secara lengkap pada saat rapat nanti sore pukul 15.30 WIB," kata Laode.
Baca juga: DPR Desak Pemerintah Longgarkan Impor BBM untuk SPBU Swasta: Jangan Tunggu Kelangkaan Meluas
Sebelumnya, Laode mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah menyiapkan mekanisme baru pengadaan BBM bagi SPBU swasta.
Skema tersebut dirancang agar distribusi BBM lebih terjamin, sekaligus menghindari kasus kelangkaan yang sempat terjadi di sejumlah SPBU swasta pada tahun ini.
“Kita akan siapkan suatu mekanisme yang pas. Sehingga nanti ke depannya kita tidak menghadapi kondisi-kondisi seperti sekarang,” kata Laode di BPH Migas, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Namun, Laode belum merinci bentuk mekanisme yang dimaksud. Ia hanya memastikan bahwa pelaku usaha SPBU swasta telah mengajukan kuota impor BBM untuk 2026. Kuota yang diajukan, kata Laode, diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun ini.
Belum Sepakat
Badan usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta masih belum sepakat untuk mengimpor Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui PT Pertamina Patra Niaga.
Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar menjelaskan awalnya sudah ada kesepakatan dengan beberapa badan usaha SPBU swasta terkait impor BBM ini.
Pertamina Patra Niaga telah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk akhirnya menyanggupi mengimpor BBM base fuel.
"Artinya, tanpa dyes (warna) dan aditif, belum ditambahkan apapun" kata Achmad dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Ada dua SPBU swasta yang berminat, yakni Vivo dan APR. Namun, salah satunya batal karena alasan birokrasi internal.
Baca juga: Soal Impor BBM SPBU Swasta Melalui Pertamina, Hipmi: Murni Urusan Bisnis
Pada akhirnya, satu SPBU itu lagi tidak jadi mengimpor BBM melalui Pertamina. Jadi, per 30 September, belum ada SPBU swasta yang sepakat melakukan pembelian.
Menurut Achmad, penolakan ini di antaranya akibat kandungan etanol dalam base fuel yang diimpor Pertamina.
Di base fuel tersebut mengandung ethanol 3,5 persen. Secara regulasi ini sebenarnya sah-sah saja, tetapi para SPBU swasta tidak berkenan menggunakan BBM beretanol.
"Ini bukan masalah kualitas, [tetapi] masalah konten. Karena ini beda-beda merek, beda spesifikasi, maunya begini, maunya begitu," ujar Achamd.
Ia mengungkap para SPBU swasta masih membuka peluang negosiasi apabila pada pengiriman kargo berikutnya, BBM yang ditawarkan sesuai dengan karakteristik yang mereka butuhkan.
Berikut kronologi menurut paparan Achmad mengenai polemik ini:
1. Pertamian Patra Niaga menyampaikan email untuk permintaan kebutuhan pada tanggal 20 September 2025.
BU swasta ada yang sudah sempat menyampaikan kebutuhan, baik sebelum dan sesudah PPN menyampalkan surat di tanggal 20 September 2025
2. Pertamina Patra Niaga menyampaikan undangan rapat pada 22 September 2025 untuk rapat bersama untuk menindaklanjuti pelayanan ini di tanggal 23 September 2025, dengan hasil meeting:
Melakukan negosiasi dengan semua BU SPBU Swasta apakah berminat untuk membeli parcel 1 (B/L 1) dan parcel 2 (B/L 2) yang ada di MT Sakura Shuchi
3. Hasil Negosiasi:
- Tanggal 23 September 2025 2 BU menyampaikan masih minat membeli, 1 BU masih memerlukan koordinasi internal
- Tanggal 24 September 2025 1 BU menyampaikan minat membeli dan 1 BU lagi menunda karena masih memiliki stok
- Quotation resmi dikirim 24 September 2025 kepada BU yang berminat membeli
- Seluruh BU yang berminat deal pada 26 September 2025 siang
4. Terdapat dispute issue pada kualitas (kandungan etanol) antara BU pembeli dan suplier
Satu BU membatalkan pada 26 September malam, sisanya membatalkan pada 30 September.
Respons Badan Usaha SPBU Swasta
President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengatakan bahwa pembahasan business-to-business (B2B) masih berlanjut.
"Saat ini kami masih dalam pembahasan B2B, sesuai dengan anjuran dari Bapak Menteri (ESDM Bahlil Lahadalia) terkait pasokan impor base fuel saat ini sedang berlangsung," kata Ingrid.
Lalu, perwakilan dari VIVO Energy Indonesia mengakui mereka memang membatalkan pembelian BBM melalui Pertamina.
Ia menyebut ada beberapa hal teknis yang tidak bisa dipenuhi oleh Pertamina, sehingga mereka terpaksa membatalkannya.
"Tapi tidak menutup kemungkinan kami tetap akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk saat-saat mendatang, siapa tahu, apa yang kami minta itu bisa dipenuhi oleh Pertamina dan kami akan beli dari Pertamina," kata dia.
Kemudian, Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura mengungkap bahwa pihaknya bersama Pertamina memang belum mendapati kesepakatan spesifikasi BBM yang akan diimpor, dalam hal ini kandungan etanolnya.
"Pada saat itu satu hal yang belum terkonfirmasi secara jelas itu adalah mengenai kandungan etanol," kata Vanda.
SPBU Swasta Belum Ada yang Sepakat Impor BBM Lewat Pertamina |
![]() |
---|
ESDM Sebut Pertamina Tak Ambil Untung Saat Mengimpor BBM untuk SPBU Swasta |
![]() |
---|
Beniyanto Tamoreka: Komitmen Reklamasi Harus Serius, Evaluasi Izin Bila 60 Hari Tanpa Tindak Lanjut |
![]() |
---|
Jaga Daya Beli Masyarakat, Tidak Ada Kenaikan Tarif Listrik hingga Akhir Tahun 2025 |
![]() |
---|
Bukan Monopoli, Ini Alasan Pemerintah Tegas Atur Kuota Impor BBM |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.