DPR Sebut Stok BBM Subsidi untuk Petani dan Nelayan Terkendali

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Eko Wahyudi, menegaskan kuota dan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman dan terkendali.

Komisi IV DPR RI membidangi pertanian, kehutanan, dan kelautan. Bidang ini mencakup isu-isu seperti kedaulatan pangan, kelestarian lingkungan hutan, serta pembangunan sektor maritim dan perikanan. 

Adapun kelangkaan yang sempat terjadi di beberapa SPBU swasta hanya masalah manajemen suplay chain yang tidak disesuaikan dengan kuota dan longgar terhadap permintaan karena faktor brand loyalty konsumen. 

Padahal tahun ini kuota impor BBM nonsubsidi untuk SPBU swasta sudah naik 110 persen dari tahun sebelumnya. 

"Secara nasional stok BBM subsidi aman, dan petani serta masyarakat nelayan tidak perlu kawatir, dan dipastikan tidak ada kelangkaan di seluruh Indonesia,” kata Eko dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

Eko yang berasal dari Dapil IX Jawa Timur, menyebut Fraksi Golkar akan terus mendukung kebijakan pemerintah agar pasokan energi terjaga, terkendali, dan masyarakat mendapatkan kepastian layanan.

"Terutama untuk operasionalisasi alat sistem pertanian, kapal nelayan dan kelangsungan industri kecil yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian dan perikanan dalam meningkatkan nilai tambah produk,” paparnya.

Pemerintah telah menetapkan total volume BBM bersubsidi yang dialokasikan pada 2025 mencapai 19,41 juta kiloliter (kl).

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengalokasikan kuota BBM bersubsidi bagi kelompok nelayan kecil/sektor perikanan atau Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar nelayan sekitar 2,3 juta--2,4 juta kl dan berkomitmen pasokan tetap aman dan terkendali.