PLN Bentuk Direktorat Baru untuk Perkuat Transisi Energi dan Keberlanjutan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT PLN (Persero) terus menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan (sustainability) dalam menjalankan bisnis ketenagalistrikan.

Tahun ini, perusahaan telah meluncurkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang di dalamnya mencakup pembangunan puluhan ribu kilometer jaringan transmisi antarpulau, serta pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Vice President Safeguard PT PLN (Persero) Imam Muttaqien mengatakan, seluruh rencana pembangunan infrastruktur kelistrikan tersebut pasti bersentuhan dengan alam dan berdampak pada lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan risiko alam atau nature risk menjadi perhatian utama PLN.

"Kalau kita lihat di peta nusantara, sudah pasti ini akan bersentuhan dengan alam, berdampak kepada alam dan bergantung kepada alam. Maka ini menjadi tatakan kami, inilah kenapa nature risk dalam konteks PLN sangat penting," tutur Imam dalam Lestari Summit 2025, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

Untuk mendukung upaya ini, PLN membentuk Direktorat Teknologi Engineering dan Sustainability di bawah Divisi Transisi Energi dan Keberlanjutan.

Langkah ini menunjukkan komitmen manajemen tingkat atas terhadap pentingnya keberlanjutan di seluruh proses bisnis PLN.

Imam menambahkan, PLN juga menjalankan mekanisme pelaporan ketat terkait pencapaian keberlanjutan. Di mana setiap dua minggu, manajemen menyampaikan laporan kepada dewan direksi mengenai progres sustainability, termasuk pengelolaan risiko lingkungan.

"PLN memiliki policy, target, hingga ESG framework dengan KPI yang harus dicapai sesuai RUPTL dan RGPP. Selain itu, kami juga memiliki guidance untuk memastikan semua berjalan terukur," jelasnya.

Baca juga: Lestari Summit 2025: Indonesia di Lima Besar G20 dengan Kemajuan SDGs Tercepat

Selain mengacu pada regulasi nasional, PLN juga menyiapkan panduan internal melalui Environmental and Social Management System.

Sistem ini menjadi manual dan pedoman agar perusahaan dapat memenuhi berbagai standar internasional, termasuk yang menjadi syarat dari investor maupun lembaga pendanaan global.

Baca juga: Investasi Hijau Diyakini Mampu Buka Jutaan Lapangan Kerja Baru di Indonesia

"PLN untuk bisa mengeksekusi RUPTL harus membentuk pendanaan dan kami juga harus comply dengan requirement mereka, baik dari IDV, world business dan sebagainya. Maka kami bikin manual, sebuah guidance, sehingga kita bisa inline dengan mereka, tidak hanya comply dengan peraturan nasional tapi juga dengan requirement dari investor atau lender," terang Imam.